RUU BUMN Disahkan, KPK Makin Kuat Berantas Korupsi di BUMN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki kepastian hukum dan kewenangan lebih luas dalam memberantas korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah pengesahan RUU BUMN. Aturan baru ini menghapus ketentuan yang sebelumnya mengecualikan pimpinan BUMN sebagai penyelenggara negara, sehingga mereka wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahan korupsi yang efektif.
Berita Terbaru
Mendinginkan Bumi dengan Sinar Matahari: Ilmuwan Peringatkan Kekacauan Global
NOC Indonesia Bertemu IOC: Jelaskan Konsekuensi Pembatalan Visa Israel
Begal Berpistol Beraksi di Tambora, Warga Tertembak, Diamuk Massa hingga Kritis
Pemimpin Iran Samakan Trump dengan Hitler: Keduanya Paksakan Keinginan
Di Tengah Isu Selingkuh, Na Daehoon Ajarkan Anak Salat Berjamaah
Kementerian ESDM: Semua SPBU Swasta Akhirnya Sepakat Negosiasi BBM Pertamina
Harga Redmi K90 Mengejutkan Konsumen, Xiaomi Ungkap Biang Keroknya
Manchester United Siapkan Suksesor, Incar Oliver Glasner dari Crystal Palace
KPK Dalami Aliran Uang Pemerasan TKA, Rp53 Miliar Diduga Dikantongi
Penggalian Israel Ancam Runtuhkan Masjid Al-Aqsa, Situs Palestina Terancam
