Mahkamah Konstitusi (MK) secara bulat membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), mengubah sifat iuran dari wajib menjadi sukarela. Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa istilah "tabungan" tidak sesuai dengan pungutan paksa, yang selama ini menjadi polemik dan dianggap membebani pekerja. Pembatalan ini didasari gugatan karyawan swasta dan pelaku usaha terhadap Pasal 7 Ayat 1 UU Tapera.
Berita Terbaru
WIFI Luncurkan Internet 100 Mbps, Hanya Rp 100 Ribu per Bulan
Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah Medali, Perak Triathlon dan Perunggu Taekwondo
Kemenbud Genap Setahun: Fadli Zon Targetkan 300 Warisan Budaya Baru
Faksi Palestina Sepakati Komisi Teknokrat, Gaza Siap Pascaperang
Ustaz Derry Sulaiman Buka Suara: Rumah Muzdalifah Rp 100 Miliar Dibeli Willy Salim?
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Cair Oktober 2025: Penerima Wajib Tahu Ini
Konvensi Kejahatan Siber PBB Tuai Kritik Meski Ditandatangani 60 Negara
Arne Slot: Kemarahan Salah Justru Tanda Semangat, Bisa Jadi Pemicu Performa
Bank Indonesia Tarik Peredaran Uang Kertas dan Logam Lawas
Tokoh Yahudi Dunia Serukan PBB Sanksi Israel atas Genosida Gaza
