2025/09/18/nasional/

Dofiri tunggu arahan Prabowo soal Komite Reformasi Polri

sekitar 7 jam yang lalu

www.cnnindonesia.com

image cover

Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri masih menanti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Komite Reformasi Kepolisian. Mantan Wakapolri ini belum bisa memberikan detail lebih lanjut, termasuk kemungkinan pelibatan pihak eksternal. Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa komite ini dibentuk untuk perbaikan dan evaluasi menyeluruh Polri, serta Presiden sedang menentukan ketua dan anggotanya dari berbagai pihak.

Ahmad DofiriIstana KepresidenanKomite Reformasi KepolisianPolriPrabowo SubiantoReformasi KepolisianHukumPolitik

Masih Seputar nasional

Sektor ritel sepi, Hippindo sebut pengeluaran sekolah jadi pemicu

Sektor ritel sepi, Hippindo sebut pengeluaran sekolah jadi pemicu

TNI AD perkuat instrumen siber, tegaskan bukan untuk sipil

TNI AD perkuat instrumen siber, tegaskan bukan untuk sipil

ISESS: Polri tak bisa reformasi internal sendiri, butuh pihak eksternal

ISESS: Polri tak bisa reformasi internal sendiri, butuh pihak eksternal

Said Abdullah: Dana Rp 200 Triliun Himbara Harus Sasar Usaha Produktif

Said Abdullah: Dana Rp 200 Triliun Himbara Harus Sasar Usaha Produktif

Kebijakan Menkeu Purbaya gelontorkan Rp200 Triliun ke Himbara tidak cacat hukum

Kebijakan Menkeu Purbaya gelontorkan Rp200 Triliun ke Himbara tidak cacat hukum

Polisi tangkap satpam di Pringsewu, diduga cabuli siswi SD

Polisi tangkap satpam di Pringsewu, diduga cabuli siswi SD

Polisi bantah siswi 13 tahun tewas bunuh diri akibat bullying di Jakarta Timur

Polisi bantah siswi 13 tahun tewas bunuh diri akibat bullying di Jakarta Timur

Yusril: Pemerintah dan DPR komitmen bahas RUU Perampasan Aset

Yusril: Pemerintah dan DPR komitmen bahas RUU Perampasan Aset

ESDM: Izin Operasi Gag Nikel Khusus Audit Lingkungan, Wajib Beroperasi Penuh

ESDM: Izin Operasi Gag Nikel Khusus Audit Lingkungan, Wajib Beroperasi Penuh

KPK Kaji Rangkap Jabatan untuk Cegah Korupsi, Diperkuat Putusan MK

KPK Kaji Rangkap Jabatan untuk Cegah Korupsi, Diperkuat Putusan MK

Kemenkes: Indonesia kekurangan 900 ribu kantong darah setiap tahun

Kemenkes: Indonesia kekurangan 900 ribu kantong darah setiap tahun

Modal image