Potensi kriminalisasi sipil oleh TNI menguat jika uji formal UU TNI ditolak MK
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan memperingatkan potensi peningkatan kriminalisasi masyarakat sipil oleh TNI jika Mahkamah Konstitusi menolak uji formal UU TNI. Mereka menyoroti kewenangan berlebih TNI di ranah sipil dan siber yang diakomodasi dalam revisi UU TNI. Kasus Ferry Irwandi menjadi contoh penafsiran keliru TNI terhadap pertahanan siber untuk menindak ekspresi warga, padahal seharusnya terkait ancaman eksternal.
Masih Seputar nasional
Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam
Polri maksimalkan pencarian tiga orang hilang usai demo ricuh
Prabowo lantik Erick Thohir Menpora, Djamari Menko Polkam, rombak sejumlah posisi
Polri tunggu laporan keluarga soal orang hilang usai demo ricuh
Polda Jambi ungkap 116 kasus narkoba, tangkap 247 tersangka
Pemerintah gelontorkan stimulus ekonomi baru, berlanjut hingga 2026
Kemensos Salurkan Bansos 2025, Panduan Cek dan Solusi Data Salah
Menko Yusril: Bima Permana Putra yang hilang ditemukan di Malang
Bahlil: Kuota Impor BBM SPBU Swasta Naik 110%, Jika Kurang Kolaborasi dengan Pertamina
MK tolak uji formil UU TNI
Prabowo Berhentikan Hasan Nasbi, Lantik Angga Raka Prabowo
