Potensi kriminalisasi sipil oleh TNI menguat jika uji formal UU TNI ditolak MK
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan memperingatkan potensi peningkatan kriminalisasi masyarakat sipil oleh TNI jika Mahkamah Konstitusi menolak uji formal UU TNI. Mereka menyoroti kewenangan berlebih TNI di ranah sipil dan siber yang diakomodasi dalam revisi UU TNI. Kasus Ferry Irwandi menjadi contoh penafsiran keliru TNI terhadap pertahanan siber untuk menindak ekspresi warga, padahal seharusnya terkait ancaman eksternal.
Berita Terbaru
Intel Gandeng BOE, Layar Hemat Daya AI Debut di Laptop 2026
Nottingham Forest vs Sturm Graz: Mampukah Dyche Jaga Momentum di Liga Europa?
KPK Tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar
Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Trump Ancam Potong Dana Federal
Ji Chang Wook Dituduh Pembunuhan di Drakor The Manipulated, Siap Balas Dendam
Peruri dan Telkom University Bersinergi, Bangun Infrastruktur Kepercayaan Digital
Komet 3I/ATLAS: Objek Antarbintang Berubah Warna Setelah Pencerahan Misterius?
Liga Europa: Bologna vs Brann, Momen Krusial Rebut Papan Atas
Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Diduga Minta Fee Rp 7 Miliar
Zohran Mamdani Pimpin New York, Janji Gratiskan Bus dan Lawan Trump
