KPK kaji rangkap jabatan, diperkuat putusan MK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan kajian mendalam mengenai praktik rangkap jabatan di lembaga publik. Langkah ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris BUMN/swasta, atau pimpinan organisasi yang didanai APBN/APBD. Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menekankan bahwa kajian ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang sering menjadi akar korupsi, demi reformasi tata kelola publik yang lebih kuat.
Berita Terbaru
Trump Makin Gencar Pakai AI: Poles Citra, Serang Kritikus
Kalah Dramatis dari Persib, Suporter Selangor Mengamuk di Stadion
Kendal: Pria Aniaya ODGJ Tewas, Buron 2 Bulan Akhirnya Ditangkap
Kamboja Tangkap 106 WNI, 2 Gedung Diduga Markas Penipuan Online
Jennifer Lawrence Ragu Bicara Politik, Belajar dari Era Trump
Investor Pasar Modal Indonesia Melesat 58,4 Persen, Generasi Muda Dominasi
Kucing Kesayangan Ditabrak Waymo, San Francisco Murka Tuntut Pembatasan
Ducati Ungkap Kondisi Marc Marquez: Cedera Bahu Pulih, Tapi Butuh Waktu Lama
Motor Digadaikan Adik Ipar, Polisi Mediasi Damai di Jakut
B-52 AS Terbang Keempat Kali Dekat Venezuela, Caracas Khawatir
