Zulhas: Publik berhak tahu dokumen capres-cawapres, kritik aturan KPU
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritik aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan dokumen persyaratan capres-cawapres tidak bisa diungkap ke publik tanpa persetujuan. Zulhas menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut. Ia mencontohkan transparansi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai perbandingan, di mana informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik.
Masih Seputar nasional
Terungkap Motif Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI: Pemindahan Rekening Dormant
Polisi buru identitas S, pembocor data rekening dormant kasus pembunuhan kepala cabang bank
Kepala Cabang Bank BUMN jadi target acak penculikan, dipicu kartu nama
Polda Metro Jaya Ungkap Otak Penculikan Kacab Bank BUMN Siapkan Dua Opsi
Kementerian ESDM ambil alih lahan PT Weda Bay Nickel karena tak punya IPPKH
Yusril koordinasi dengan Polri soal tiga orang hilang usai demo rusuh
KPK kembali janji umumkan tersangka kasus kuota haji
Polisi tetapkan 15 tersangka, termasuk 2 oknum TNI, kasus pembunuhan kepala cabang bank
Indonesia tambah saham Freeport Indonesia tanpa biaya
Yusril Ungkap Pesan Khusus Prabowo untuk Bentuk Komisi Reformasi Kepolisian dan Revisi UU Polri
Serka N dan Kopda FH terlibat penculikan dan pembunuhan Kacab Bank BUMN, nasib di TNI menunggu
