KPU Cabut Aturan Pembatasan Akses Dokumen Capres-Cawapres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membatalkan aturan Nomor 731 tahun 2025 yang membatasi akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden, termasuk ijazah. Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan pencabutan ini murni untuk perbaikan pengelolaan data dan bukan untuk mengatur Pemilu 2029. Aturan tersebut sebelumnya menuai polemik karena dianggap menghalangi keterbukaan informasi, terutama di tengah isu ijazah palsu yang beredar.
Masih Seputar nasional
KPU Batalkan Keputusan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Usai Dikritik
KPU batalkan keputusan dokumen capres-cawapres, klaim tak lindungi pihak tertentu
KPU Batalkan Keputusan, Dokumen Capres-Cawapres Bisa Diakses Publik
Menkeu bantah kritik Didik Rachbini, sebut salah undang-undang
KPU minta maaf atas kegaduhan keputusan rahasiakan dokumen capres-cawapres
Driver Ojol Demo 17 September, Tuntut Pencopotan Menhub
KPK Duga Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah Hasil Tindak Pidana dalam Kasus Kuota Haji
Pomdam Jaya Ungkap Dua Oknum Prajurit TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Kacab BRI
DPR RI Desak Kapolri Bebaskan Pendemo dan Temukan Orang Hilang Pasca-Aksi Agustus
DKI Jakarta peringatkan potensi longsor di sejumlah wilayah
Polda Metro Jaya Ungkap Motif Penculikan Kacab BRI: Alihkan Uang Rekening Dormant
