Terungkap: Status 'Nonaktif' Anggota DPR Tak Punya Dasar Hukum!

nasional.kompas.com

Partai politik mengambil langkah 'menonaktifkan' sejumlah kadernya di DPR setelah gelombang demonstrasi. Namun, istilah 'nonaktif' ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UU MD3. UU MD3 hanya mengenal mekanisme pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian sementara, yang memiliki syarat-syarat jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedudukan hukum anggota legislatif yang dinonaktifkan.

Hukum Partai Politik DPR Politik Status Nonaktif UU MD3