nasional.kompas.com
Artikel ini menyoroti absurditas penanganan kejahatan ekonomi di Indonesia, di mana koruptor bebas sementara aset hasil jarahan tak tersentuh. Kondisi ini memicu frustrasi kolektif dan anomi hukum, diperparah oleh mandeknya RUU Perampasan Aset yang seharusnya memulihkan keadilan. Situasi ini tercermin dari peringkat Indonesia yang rendah, yaitu 66 dari 142 negara, dalam Indeks Negara Hukum 2024 oleh World Justice Project.
Masih Seputar nasional
TNI Konfirmasi Imbauan Pam Swakarsa, Ajak Ormas Amankan Lingkungan
6 Jam Diperiksa KPK, Kepala BPKH Fadlul Imansyah Ungkap Pendalaman Kasus Korupsi Kuota Haji
Komnas Perempuan Desak Negara Hentikan Ancaman Kekerasan Seksual di Demo
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Bantah Sembunyikan Mobil Usai OTT KPK, Akui Menyesal
Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Ditangkap, Dituduh Sebarkan Hoax dan Rekrut Anak
Terungkap! Staf Lokataru Ikut Ditangkap Polisi di Kantin Polda Tanpa Panggilan
TNI Ungkap Tujuan Surat Pam Swakarsa Ormas Viral: Sinergi Jaga Keamanan
Amnesty Kecam Penembakan Gas Air Mata di Kampus Unisba-Unpas, Ingatkan Tragedi Kanjuruhan
Direktur Lokataru Delpedro Marhaen Ditangkap, Dituduh Hasut Anak Demo Ricuh
Kasus Penjarahan Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
Ustadz Khalid Basalamah Mangkir Panggilan Kedua KPK, Ungkap Alasan Ini!
