BPKN Peringatkan RUU Perampasan Aset Ancam Hak Pribadi, Publik Desak Segera Disahkan
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak kajian teliti terhadap RUU Perampasan Aset karena menyentuh hak kepemilikan pribadi yang dijamin UUD 1945. Meskipun publik menuntut pengesahan untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi, Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok menekankan pentingnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. RUU ini harus memiliki desain presisi agar tidak menimbulkan ketidakadilan, dengan titik kritis pada batas objek aset dan due process yang ketat.
Berita Terbaru
Mendinginkan Bumi dengan Sinar Matahari: Ilmuwan Peringatkan Kekacauan Global
NOC Indonesia Bertemu IOC: Jelaskan Konsekuensi Pembatalan Visa Israel
Begal Berpistol Beraksi di Tambora, Warga Tertembak, Diamuk Massa hingga Kritis
Pemimpin Iran Samakan Trump dengan Hitler: Keduanya Paksakan Keinginan
Di Tengah Isu Selingkuh, Na Daehoon Ajarkan Anak Salat Berjamaah
Kementerian ESDM: Semua SPBU Swasta Akhirnya Sepakat Negosiasi BBM Pertamina
Harga Redmi K90 Mengejutkan Konsumen, Xiaomi Ungkap Biang Keroknya
Manchester United Siapkan Suksesor, Incar Oliver Glasner dari Crystal Palace
KPK Dalami Aliran Uang Pemerasan TKA, Rp53 Miliar Diduga Dikantongi
Penggalian Israel Ancam Runtuhkan Masjid Al-Aqsa, Situs Palestina Terancam
