MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Pemerintah Diberi 2 Tahun
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris BUMN. Putusan ini mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008. MK memberikan tenggang waktu dua tahun bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian, guna menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi putusan tersebut.
Berita Terbaru
FFWS Global Finals: Evos Divine & RRQ Kazu Ungkap Lawan Terberat Mereka
Igor Tudor Terancam Dipecat Juventus, Laga Udinese Jadi Penentu?
Karen Agustiawan Ungkap Awal Perkenalan dengan Riza Chalid di Sidang Korupsi
Paul Biya, 92, Pimpin Kamerun Hingga Hampir 100 Tahun
Sidang Cerai Eza Gionino: Gugatan Diperbaiki, Mediasi Masuk Agenda
Pemerintah Targetkan Tanjung Banon Jadi Contoh Nasional Transmigrasi
Komdigi Susun Renstra 2025-2029, Targetkan Lonjakan Indeks Digital Nasional
Bikin Lari Efektif & Nggak Bosan: Panduan Latihan Interval untuk Pemula
Karen Agustiawan Ungkap: Dua Tokoh Nasional Tekan Dirut Pertamina soal Tangki Merak
Anwar Ibrahim: Malaysia Siap Bergabung Misi Perdamaian PBB ke Gaza
