ICW Geram: Tunjangan Perumahan DPR Rp50 Juta Tak Jelas, Anggaran Rp5,1 T

image cover

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kejelasan kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan yang disebut akan berhenti setelah Oktober 2025. Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, menuntut penjelasan resmi mengenai dasar kebijakan tersebut. ICW juga menyoroti anggaran DPR 2025 sebesar Rp5,1 triliun, di mana Rp1,6 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan bagi 580 anggota, dengan rata-rata Rp239 juta per bulan per anggota tanpa rincian transparan.