Konflik Kepentingan: 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Opini menyoroti rangkap jabatan 30 dari 55 wakil menteri sebagai komisaris BUMN, melanggar GCG dan menimbulkan konflik kepentingan. Ini melanggar UU No. 25/2009 dan Putusan MK, namun diperbolehkan oleh Peraturan Menteri BUMN jika kehadiran rapat mencapai 75%. Rangkap jabatan berpotensi menyebabkan hilangnya independensi pengawasan dan kelemahan pengawasan yang memicu korupsi. Pemerintah perlu harmonisasi aturan melalui Perpres, rekrutmen transparan, dan mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menjaga integritas.
Masih Seputar ekonomi
IHSG Menguat 0,51 Persen di Pembukaan Perdagangan 5 Agustus 2025
Rupiah Menguat ke Rp16.382 per Dolar AS, Investor Tunggu Data PDB
Pemerintah Rilis PDB Kuartal II/2025: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 4,8%, Terendah Empat Tahun
Pemerintah Simplifikasi Klasifikasi Beras: HET dan Khusus, Harga Berbeda Tiap Wilayah
OJK: Utang Paylater Masyarakat Tembus Rp 31,46 Triliun per Juni 2025
OJK Perketat Pengawasan Perbankan: Blokir Judi Online, Waspadai Penipuan AI, dan Pantau Rekening Dormant
Pemerintah RI Negosiasi Tarif 19% AS, Target Ekspor Tetap
Ekonomi Indonesia 2025: Perlambatan Awal Diproyeksikan, Pemulihan Semester Kedua Diharapkan
OJK: Utang Pinjol dan Paylater Warga RI Capai Rp115 Triliun per Juni 2025
Ekonomi RI Diproyeksi Melambat Kuartal II 2025, Dipicu Konsumsi dan Investasi Lesu
