Konflik Kepentingan: 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Opini menyoroti rangkap jabatan 30 dari 55 wakil menteri sebagai komisaris BUMN, melanggar GCG dan menimbulkan konflik kepentingan. Ini melanggar UU No. 25/2009 dan Putusan MK, namun diperbolehkan oleh Peraturan Menteri BUMN jika kehadiran rapat mencapai 75%. Rangkap jabatan berpotensi menyebabkan hilangnya independensi pengawasan dan kelemahan pengawasan yang memicu korupsi. Pemerintah perlu harmonisasi aturan melalui Perpres, rekrutmen transparan, dan mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menjaga integritas.
Berita Terbaru
Indonesia Tertinggal Jauh di 5G, China Sudah Kembangkan 6G
Nova Arianto Ungkap Alasan Cadangkan Gholy dan Mierza Lawan Brasil
PLN Indonesia Power: Transisi Energi Hijau Katalis Utama Ekonomi Nasional
Rama Duwaji: Calon Ibu Negara New York, Seniman Digital Keturunan Suriah
Rumor Pernikahan Nassar dan Lala Nurlela, Hanya Akal-akalan Igun?
Generasi Sandwich: Wajib Punya Dana Darurat, Ini Alasannya
Mudah! Begini Cara Lacak Lokasi Orang Pakai Smartphone
Mayweather Tolak Rp130 M Lawan Margarito, Keputusan Terbukti Bijak
BGN: 14 Ribu SPPG Beroperasi, Percepat Jangkauan Gizi Nasional
Belanda Tetap Jual Senjata ke Israel, Abaikan Risiko Genosida
