Konflik Kepentingan: 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
Opini menyoroti rangkap jabatan 30 dari 55 wakil menteri sebagai komisaris BUMN, melanggar GCG dan menimbulkan konflik kepentingan. Ini melanggar UU No. 25/2009 dan Putusan MK, namun diperbolehkan oleh Peraturan Menteri BUMN jika kehadiran rapat mencapai 75%. Rangkap jabatan berpotensi menyebabkan hilangnya independensi pengawasan dan kelemahan pengawasan yang memicu korupsi. Pemerintah perlu harmonisasi aturan melalui Perpres, rekrutmen transparan, dan mempertegas larangan rangkap jabatan untuk menjaga integritas.
Berita Terbaru
Pasar HP Premium Makin Panas: iPhone 17 dan Huawei Pura 80 Bersaing Ketat
Piala Dunia U-17: Indonesia U-17 Petik Pelajaran Berharga dari Kekalahan Lawan Brasil
Rumah Hakim PN Medan Terbakar Misterius, Terkait Kasus Korupsi?
Pariwisata Global Meledak: Prancis, Spanyol, AS Jadi Magnet Utama Dunia
Dosen S3 Monash Curhat Honor Rp300 Ribu, Influencer Belasan Juta
Kabar Baik! Pekerja Kini Bisa Cairkan JHT Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mudah Hapus Rumus Excel, Nilai Data Tetap Aman
Timnas Voli Putra SEA Games 2025: 14 Pemain Terpilih, Rivan Nurmulki Kembali Jadi Andalan
Kejati Sumut: Eks Direktur PTPN II Ditahan Terkait Korupsi Penjualan Aset
Sinema Indonesia Sapa Paris, KBRI Gelar Festival Film Perdana
