
MK memutuskan program SD/SMP swasta gratis berlaku bertahap mulai 2026, hasil gugatan UU Sisdiknas. Subsidi akan diberikan bertahap ke sekolah swasta terpilih oleh Kemendikdasmen. Komisi X DPR akan meminta data klasifikasi sekolah. Realisasi penuh diperkirakan 2027-2028, membutuhkan anggaran sekitar Rp181-183,4 triliun, yang akan dialokasikan bertahap sesuai kondisi keuangan negara.
⚖️ Keputusan Utama
- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
- Putusan MK memerintahkan negara untuk menyediakan subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta.
- Program sekolah dasar dan menengah (SD/SMP) swasta gratis akan mulai berlaku secara bertahap pada tahun 2026.
🗓️ Tahap Implementasi
- Pelaksanaan program tidak akan langsung mencakup seluruh sekolah swasta, melainkan akan bertahap di beberapa sekolah.
- Daftar dan wilayah sekolah yang akan menerima program akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berdasarkan klasifikasi tertentu.
- Komisi X DPR akan meminta data terkait klasifikasi ini dalam rapat dengan Kemendikdasmen.
- Realisasi penuh program ini diperkirakan akan tuntas antara tahun 2027 hingga 2028.
💰 Implikasi Anggaran
- Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp181 triliun hingga Rp183,4 triliun.
- Jumlah anggaran tersebut jauh di atas pagu indikatif Kemendikdasmen.
- Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.
Apa itu program subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta?
Program ini adalah inisiatif yang mewajibkan negara untuk menyediakan subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) swasta. Ini merupakan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Siapa yang memutuskan adanya program subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta ini?
Program ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan uji materiil atas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Putusan MK ini memerintahkan negara untuk menyediakan subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi sekolah swasta.
Kapan program subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta ini akan mulai berlaku?
Program ini akan mulai berlaku secara bertahap pada tahun 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak akan langsung mencakup seluruh sekolah swasta.
Bagaimana tahapan pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta ini?
Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap. Tidak semua sekolah swasta akan langsung tercakup. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menentukan daftar sekolah serta wilayah yang akan menerima subsidi berdasarkan klasifikasi tertentu. Komisi X DPR akan meminta data terkait klasifikasi ini dalam rapat dengan Kemendikdasmen.
Sekolah swasta mana saja yang akan mendapatkan subsidi biaya pendidikan ini?
Sekolah swasta yang akan mendapatkan subsidi ini akan ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Penentuan ini akan didasarkan pada klasifikasi tertentu, termasuk daftar sekolah dan wilayah. Komisi X DPR berencana untuk meminta data klasifikasi ini dari Kemendikdasmen.
Berapa perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program subsidi biaya pendidikan sekolah swasta ini?
Perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk program ini cukup besar, yaitu sekitar Rp181 triliun (menurut CNN Indonesia) atau Rp183,4 triliun (menurut Kompas dan CNN Indonesia). Jumlah ini jauh di atas pagu indikatif Kemendikdasmen saat ini.
Bagaimana pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk program ini mengingat jumlahnya yang besar?
Pemerintah telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran secara bertahap. Alokasi ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Hal ini penting mengingat perkiraan anggaran yang dibutuhkan jauh melampaui pagu indikatif Kemendikdasmen.
Kapan program subsidi biaya pendidikan untuk sekolah swasta ini diperkirakan akan terealisasi penuh?
Realisasi penuh program ini diperkirakan akan tuntas antara tahun 2027 hingga 2028. Meskipun dimulai bertahap pada tahun 2026, cakupan penuh program ini membutuhkan waktu beberapa tahun.
Masih Seputar nasional
Badan Gizi Nasional: Program MBG Tingkatkan IMT Anak dan Remaja, Turunkan Stunting
sekitar 2 jam yang lalu

Mendagri Tito Dukung Peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2025
sekitar 2 jam yang lalu

Mendiktisaintek Batasi Penerimaan Mahasiswa PTN Hingga Juli, Respons Sorotan DPR
sekitar 2 jam yang lalu

Amdal Kereta Gantung Rinjani Diproses KLHK, Investasi Proyek Capai Rp6,7 T
sekitar 15 jam yang lalu

Prabowo Perintahkan BP Haji Berantas Kartel Penyelenggaraan Ibadah Haji
sekitar 15 jam yang lalu

BUMD Merugi Triliunan, Kemendagri Diberi Kewenangan dan Usul UU Baru
sekitar 15 jam yang lalu

Pemerintah Siapkan Kampung Haji di Mekkah, Prabowo Dapat Lampu Hijau MBS
sekitar 19 jam yang lalu

Imigrasi Izinkan WNA Ajukan Visa Pendidikan Nonformal, Perpanjang Opsi Formal
sekitar 19 jam yang lalu

Trump Tetapkan Tarif Impor RI 19%, Barang AS Bebas Bea Masuk
sekitar 19 jam yang lalu

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Utara Jawa hingga 27 Juli
sekitar 22 jam yang lalu

Mentan Klaim Merek Beras Oplosan Ditarik, Kerugian Konsumen Capai Rp 99 Triliun
sekitar 22 jam yang lalu

Berita Terbaru

PPPTI Kirim 18 Atlet Piring Terbang ke SEA Games Thailand 2025

Indonesia U-16 Kalah dari Pakistan, Gagal ke Final Four Kejuaraan Asia

Israel Serang Markas Suriah di Damaskus dan Suwayda, Lindungi Minoritas Druze

DEN Sebut Tarif AS 19% 'Kemenangan Besar' Bagi Industri Padat Karya Indonesia

Park Bo-gum Umumkan Asia Tour 2025 'Be with You', Jakarta 31 Agustus di ICE BSD
Trending

Trump Pangkas Tarif Impor RI Jadi 19%, Indonesia Beli Energi dan Pesawat AS

Kesepakatan Dagang AS-Indonesia: Tarif Impor RI Turun 19%, Komitmen Pembelian Besar Disepakati

Prabowo-Von der Leyen Sepakati IEU-CEPA, Tarif Nol dan Perdagangan RI-UE Melesat

Pemerintah Luncurkan Kopdes Merah Putih 21 Juli, Siapkan KUR Rp 3 Miliar Bunga 6 Persen

DJP Targetkan Pajak Kripto, Bullion, dan Transaksi Asing; E-commerce Wajib Pungut PPh
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.