Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara: Klaim Kriminalisasi dan Tetap Sekjen PDIP

Jaksa telah mengajukan tuntutan hukuman terhadap Hasto Kristiyanto berupa 7 tahun penjara. Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 600 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan (subsider 6 bulan kurungan). Tuntutan ini mencerminkan keyakinan jaksa berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan selama persidangan.

Menanggapi tuntutan jaksa, Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya sebagai korban kriminalisasi yang sarat muatan politik. Ia berpendapat bahwa kasus ini muncul karena dirinya memperjuangkan nilai-nilai kedaulatan rakyat dan pemilu yang jujur. Hasto mengaku telah memperkirakan risiko ini sejak awal sebagai konsekuensi dari sikap politiknya yang konsisten memperjuangkan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan supremasi hukum, serta menegaskan tidak akan tunduk pada kekuasaan. Ia juga mengajak kader PDIP untuk tetap tenang dan percaya pada proses hukum, meyakini bahwa kebenaran akan menang, dan menyatakan nota pembelaannya (pleidoi) sudah 80 persen siap.

Terdapat beragam pandangan dari pihak lain mengenai tuntutan terhadap Hasto Kristiyanto:

• IM57+ Institute: Menilai tuntutan 7 tahun penjara ini sebagai awal yang baik. Mereka berpendapat bahwa bukti-bukti persidangan dianggap komprehensif dan argumentasi pembelaan Hasto tidak mampu menjawab tuntutan jaksa.
• Koordinator MAKI, Boyamin Saiman: Menyatakan bahwa tuntutan 7 tahun penjara adalah wajar. Hal ini mengingat Hasto didakwa dalam dua perkara, yaitu korupsi suap dan menghalangi penyidikan. Boyamin juga menyoroti bahwa ancaman hukuman untuk perintangan penyidikan bisa lebih tinggi dari 5 tahun.

Kedua lembaga ini cenderung melihat tuntutan jaksa sebagai langkah yang tepat dan proporsional berdasarkan dakwaan dan bukti yang ada.

Reaksi dari kader PDI Perjuangan menunjukkan adanya kekecewaan dan dukungan terhadap Hasto Kristiyanto:

• Hardiyanto Kenneth (kader PDIP DKI Jakarta): Menyatakan kekecewaannya, menilai kasus ini bermuatan politis tanpa bukti kuat. Ia berharap majelis hakim dapat membebaskan Hasto atau memberikan vonis seringan mungkin.
• Hasto Kristiyanto sendiri: Mengajak kader PDIP untuk tetap tenang dan percaya pada proses hukum, meyakini bahwa kebenaran akan menang.

Secara umum, ada upaya untuk tetap tenang dan percaya pada proses hukum, meskipun ada pandangan bahwa kasus ini memiliki motif politik.

Ya, meskipun dituntut 7 tahun penjara, Hasto Kristiyanto tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Politikus PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa belum ada informasi mengenai pergantian kursi Sekjen. Susunan pengurus DPP PDIP akan diputuskan pada kongres mendatang, menunggu keputusan ketua umum PDIP. Ini menunjukkan bahwa status jabatannya di partai masih aman hingga ada keputusan lebih lanjut dari internal partai.

Sidang lanjutan kasus Hasto Kristiyanto dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi akan digelar pada 10 Juli 2025. Tanggal ini menjadi momen penting bagi Hasto untuk menyampaikan pembelaannya secara resmi di hadapan majelis hakim.