WNI Selebgram Divonis 7 Tahun Penjara di Myanmar atas Tuduhan Terorisme

Saat ini, AP ditahan di Penjara Insein, Yangon, Myanmar.

AP dituduh melakukan beberapa pelanggaran, yaitu:

• Memasuki Myanmar secara ilegal.
• Bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap sebagai organisasi terlarang.
• Diduga mendanai kelompok pemberontak.

Atas tuduhan tersebut, AP didakwa melanggar beberapa undang-undang di Myanmar, antara lain:

• Undang-Undang Anti-Terorisme.
• Undang-Undang Keimigrasian 1947.
• Undang-Undang Perkumpulan yang Melanggar Hukum (Unlawful Associations Act), termasuk Section 17(2).

AP telah divonis hukuman penjara selama tujuh tahun.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, terus mengupayakan pembebasan AP. Upaya yang dilakukan meliputi:

• Upaya non-litigasi, termasuk memfasilitasi permohonan pengampunan dari keluarga AP.
• Pendampingan hukum, seperti akses kekonsuleran, pendampingan saat pemeriksaan, dan pembelaan pengacara.
• Memfasilitasi komunikasi antara AP dengan keluarganya.
• Memantau kondisi AP selama menjalani hukuman.

Situasi di Myanmar sangat sulit dan kompleks sejak kudeta militer pada Februari 2021, yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Riset dari ACLED menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.600 kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata di Myanmar. Pemerintah militer saat ini hanya menguasai sekitar 21% wilayah, sementara kelompok pemberontak menguasai 42% wilayah. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketidakstabilan yang tinggi dan risiko keamanan yang signifikan bagi siapa pun yang berada di sana.

Menteri Luar Negeri RI mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berencana untuk bekerja atau bepergian ke luar negeri agar:

• Mencari informasi lengkap mengenai kondisi dan peraturan di negara tujuan.
• Melapor melalui portal Peduli WNI atau aplikasi Safe Travel.

Imbauan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kemudahan penanganan jika terjadi masalah di luar negeri, mengingat kompleksitas situasi di beberapa negara seperti Myanmar.

Beberapa pihak yang terlibat dalam upaya pembebasan AP meliputi:

• Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, yang secara aktif melakukan upaya diplomatik dan pendampingan hukum.
• Keluarga AP, yang memfasilitasi permohonan pengampunan.
• Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, yang telah meminta pemerintah untuk memperjuangkan kepulangan AP ke Indonesia, baik melalui amnesti maupun deportasi.
• Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, yang memberikan konteks mengenai sulitnya situasi di Myanmar.