Laporan LHKPN Tokoh Publik oleh KPK

Langsung Tanya AI Gratis

Pertanyaan

Cara jawab

Singkat & Padat

schedule

Tanggal Publikasi

5 Jun 2025

account_circle

Penulis

Putra Ambisius

newspaper

Laporan LHKPN Nadiem Makarim (Eks Mendikbudristek)

Berikut adalah rangkuman terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem Makarim selama menjabat:

Dinamika Harta Kekayaan
- Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024.
- Total kekayaannya sempat mencapai puncak pada tahun 2022 sebesar Rp4,87 triliun, yang didorong oleh lonjakan nilai surat berharga.
- Pada tahun 2023, kekayaannya tercatat menurun menjadi Rp906 miliar.
- Pada tahun 2024, kekayaannya kembali menurun menjadi Rp600,64 miliar menurut laporan LHKPN.
- Perubahan signifikan juga terjadi pada komponen harta lainnya seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, kas, dan utang.
- Sumber: mediaindonesia.com

Status LHKPN Deddy Corbuzier dan Ifan Seventeen

Informasi terkini dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelaporan LHKPN oleh Deddy Corbuzier dan Ifan Seventeen:

Deddy Corbuzier (Staf Khusus Menteri Pertahanan)
- Telah melaporkan LHKPN dan statusnya telah terverifikasi lengkap oleh KPK.
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deddy telah dirilis dan dipublikasikan oleh KPK di situs elhkpn.kpk.go.id.
- Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp953,02 miliar (hampir Rp1 triliun).
- Rincian kekayaan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Tanah dan bangunan (19 unit): Rp66,59 miliar, sebagian besar berlokasi di Tangerang dan Medan.
  - Alat transportasi dan mesin (2 mobil): Rp2,19 miliar.
  - Harta bergerak lainnya: Rp496,15 miliar.
  - Surat berharga: Rp386,13 miliar.
  - Kas dan setara kas: Rp21,67 miliar.
- Deddy juga tercatat memiliki utang sebesar Rp19,73 miliar.
- Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deddy Corbuzier wajib melaporkan LHKPN karena telah menjadi penyelenggara negara.
- Laporan kekayaan ini merupakan pelaporan tahap awal dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara.
- KPK juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan mengenai status staf khusus menteri dalam aturan LHKPN.
- Sumber: antaranews.com, news.detik.com, mediaindonesia.com
Ifan Seventeen (Direktur Utama PT Produksi Film Negara - PFN)
- Masih dalam proses pelaporan LHKPN, dan laporannya masih dalam tahap draf.
- Sebagai Direktur Utama PT PFN, Ifan Seventeen wajib melaporkan LHKPN karena telah menjadi penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.
- Sumber: antaranews.com, news.detik.com

Pentingnya LHKPN dan Status Kepatuhan Nasional

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan upaya peningkatan kepatuhan secara umum:

Peran Krusial LHKPN Menurut ICW
- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya menekankan bahwa LHKPN adalah instrumen vital untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.
- Dasar hukum LHKPN mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.
- ICW mendesak Presiden Prabowo untuk menerapkan sanksi bagi pejabat yang belum melaporkan LHKPN.
- Sumber: mediaindonesia.com
Data Kepatuhan LHKPN dari KPK
- KPK mengungkapkan bahwa hingga 9 Mei 2024, sebanyak 11.114 penyelenggara negara belum menyampaikan LHKPN.
- Kepatuhan pengisian LHKPN dapat menjadi dasar untuk pemberian penghargaan atau sanksi.
- KPK secara berkelanjutan memantau kepatuhan pengisian LHKPN dan akan melakukan klarifikasi jika ditemukan pengisian yang tidak akurat.
- Dari total 415.875 wajib lapor, sebanyak 404.761 penyelenggara negara telah melaporkan kekayaannya melalui LHKPN.
- Sumber: mediaindonesia.com