Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), tengah gencar melakukan penertiban terhadap akomodasi pariwisata ilegal, terutama yang beroperasi melalui platform digital asing. Praktik ini dinilai mengancam industri perhotelan nasional, menciptakan persaingan tidak sehat, dan merugikan ekosistem pariwisata lokal yang telah patuh pada regulasi. Berbagai langkah koordinasi antar kementerian dan dukungan terhadap inisiatif daerah dilakukan untuk mengatasi masalah ini.
Dampak Negatif Akomodasi Ilegal
Keberadaan akomodasi pariwisata ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif sebagai berikut:
- Ancaman terhadap Industri Perhotelan Nasional
- Menyebabkan penurunan okupansi hotel di sejumlah destinasi unggulan, termasuk Jakarta.
- Akomodasi ilegal sering menawarkan diskon besar yang sulit disaingi oleh hotel resmi yang mematuhi regulasi.
- Persaingan Tidak Sehat
- Menciptakan kondisi pasar yang tidak adil bagi pelaku usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan memenuhi standar.
- Kerugian Ekosistem Pariwisata Lokal
- Mengancam keberlangsungan ekosistem pariwisata lokal yang telah dibangun dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah Penertiban dan Regulasi oleh Pemerintah
Kementerian Pariwisata mengambil beberapa langkah strategis untuk menertibkan akomodasi ilegal:
- Koordinasi Antar Kementerian
- Kemenpar berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meninjau perizinan usaha properti yang beroperasi sebagai akomodasi tanpa izin.
- Kemenpar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir platform digital yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
- Dialog dengan Platform Digital Asing
- Kemenpar berencana berdialog dengan platform asing untuk mencari solusi, termasuk penerapan harga yang fleksibel dan kewajiban platform asing untuk:
- Mematuhi regulasi Indonesia.
- Memiliki Badan Usaha Tetap (BUT).
- Terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Dukungan terhadap Inisiatif Daerah
- Mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Akomodasi Pariwisata Bali untuk mengatasi maraknya hotel dan vila ilegal.
- Intervensi Lintas Sektor
- Melakukan intervensi lintas sektor guna menjaga keberlangsungan pelaku usaha pariwisata di Indonesia.
Imbauan kepada Pelaku Industri Perhotelan Resmi
Kemenpar juga mengimbau pengelola hotel untuk melakukan beberapa hal berikut:
- Diversifikasi Pasar
- Melakukan upaya diversifikasi pasar untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas.
- Peningkatan Pengalaman Menginap
- Memperkaya pengalaman menginap bagi para tamu untuk meningkatkan daya saing.
- Pemanfaatan Teknologi
- Memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kegiatan promosi dan pemasaran.




Masih Seputar ekonomi
Neraca Dagang Indonesia Surplus US$4,10 Miliar pada Juni 2025, Menurun Tipis
3 hari yang lalu

DJP Kejar Pajak Lewat Integrasi NIK di Digital ID Dukcapil
3 hari yang lalu

INACA: Tarif Trump Picu Efek Domino, Ancam Biaya dan Keselamatan Penerbangan Indonesia
3 hari yang lalu

Bapanas Larang Ritel Tarik Beras di Tengah Kasus Pengoplosan, Jaga Ketersediaan
3 hari yang lalu

Rupiah Melemah ke Rp16.511, Dolar AS Menguat Didorong Data Pekerjaan
3 hari yang lalu

Harga BBM Terbaru 1 Agustus 2025: Pertamax Turun, Diesel Naik di Berbagai SPBU
3 hari yang lalu

BPS: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus $19,48 Miliar Semester I 2025
3 hari yang lalu

Perbanas Proyeksi Kredit Tumbuh 8,7% pada 2025
3 hari yang lalu

Harga BBM Pertamax Turun, Dexlite Naik per 1 Agustus; Jember Pulih dari Kelangkaan
3 hari yang lalu

Hutama Karya Tetapkan Tarif Tol Padang-Sicincin Mulai 2 Agustus 2025
3 hari yang lalu

KKP: Indonesia Darurat Sampah Laut, Target Bebas Sampah 2029
3 hari yang lalu

Berita Terbaru

OpenAI Luncurkan GPT-5, Klaim Peningkatan Signifikan Namun Picu Keluhan Pengguna

Barcelona Pulihkan Ban Kapten Ter Stegen Usai Sepakati Berbagi Data Medis

Pemain dan Pelatih Barcelona Didenda UEFA, Flick Disanksi Larangan Bertanding

Anggota DPR: Pasukan Elite TNI Layak Dipimpin Panglima

Kejaksaan Agung Masukkan Riza Chalid ke DPO Pekan Depan, Buron Kasus Korupsi Pertamina
Trending

Timnas Voli Putri Indonesia U-21 Kalahkan Kanada, Raih Kemenangan Perdana di Kejuaraan Dunia

Bupati Pati Jelaskan Pembubaran Posko Demo PBB, Prioritaskan Hari Jadi

Netanyahu Tegaskan Rencana Israel Duduki Gaza, Ancam Warga Palestina

KPK Konfirmasi Paspor Harun Masiku Dicabut Sejak 2020, Tetap DPO

Wamen BUMN Dorong Pindad Jadi Penggerak Industrialisasi Manufaktur Nasional
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.
Now Hiring: Exceptional Talent Wanted!
Join our startup and help shape the future of AI Industry in Indonesia.