Seruan DPR: Pejabat Tidak Kompeten Harus Disingkirkan

Seruan DPR: Pejabat tidak kompeten harus disingkirkan. Temukan berita terkini, sumber terpercaya, video informatif, dan gambar terkait isu penting ini.

letter

Metrics

{"image":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/02/IMG-20241127-WA0118-1.jpg","trendingStart":"2025-06-05T04:00:08.237Z","trendingEnd":"2025-06-05T04:00:08.229Z","updatedAt":"2025-06-06T11:37:27.592Z","articleCount":3}

letter

Rangkuman

Dukungan DPR terhadap Pemberantasan Pejabat Tidak Kompeten

Dukungan Penuh DPR
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang.
Alasan Pemberhentian
Menurut Toha, pejabat yang tidak cakap dalam bekerja berpotensi membebani rakyat dan negara.
Peran Pengawasan
DPR akan turut serta mengawasi kinerja para pejabat sebagai bentuk dukungan terhadap program "bersih-bersih pejabat" yang dicanangkan oleh Presiden.

Tuntutan Kinerja dan Integritas Pejabat Negara

Standar Kinerja
Pejabat negara diharapkan bekerja secara profesional, memiliki integritas tinggi, dan penuh tanggung jawab.
Landasan Fundamental
Seluruh pejabat wajib berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Prioritas Pelayanan
Kepentingan rakyat harus selalu diutamakan dan menjadi prioritas utama bagi setiap pejabat.

Konsekuensi bagi Pejabat yang Tidak Kompeten atau Melanggar

Opsi Pengunduran Diri
Pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau terbukti melakukan pelanggaran aturan diimbau untuk mengundurkan diri sebelum diberhentikan secara resmi.
Ketegasan Presiden
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas setiap pejabat yang tidak setia kepada negara dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang asal-usul.

article

Sumber

[{"title":"DPR: Pejabat Tak Kompeten Harus Disingkirkan Karena Bebani Rakyat","indexedAt":"2025-06-02T08:03:40.361Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602133511-32-1235538/dpr-pejabat-tak-kompeten-harus-disingkirkan-karena-bebani-rakyat","summary":"Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha berpendapat bahwa pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang harus diberhentikan agar tidak membebani rakyat. Toha mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan jajaran pemerintahan dari pejabat yang tidak kompeten. Ia menekankan bahwa semua pejabat harus bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Toha memastikan akan mendukung program \"bersih-bersih pejabat\" Prabowo dengan mengawasi kinerja pejabat. Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan akan menindak pejabat yang tidak setia pada negara dan melanggar hukum.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/05/05/sidang-kabinet-paripurna-1746450087552_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602133511-32-1235538/dpr-pejabat-tak-kompeten-harus-disingkirkan-karena-bebani-rakyat"},{"title":"DPR: Pejabat tidak kompeten harus disingkirkan karena bebani rakyat - ANTARA News","indexedAt":"2025-06-02T08:03:40.361Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4872017/dpr-pejabat-tidak-kompeten-harus-disingkirkan-karena-bebani-rakyat","summary":"Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyatakan bahwa pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang harus diberhentikan agar tidak membebani rakyat. Toha mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan jajaran pemerintahan dari pejabat yang tidak kompeten, menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. Toha menegaskan bahwa pejabat harus bekerja berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta akan mendukung program \"bersih-bersih pejabat\" Prabowo dengan mengawasi kinerja pejabat. Sebelumnya, Prabowo juga telah menyatakan akan menindak tegas pejabat yang tidak setia pada negara dan melanggar hukum.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/06/02/IMG-20241127-WA0118-1.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4872017/dpr-pejabat-tidak-kompeten-harus-disingkirkan-karena-bebani-rakyat"},{"title":"ASN tak Becus Jadi Birokrat Mending Mundur Saja, DPR Daripada Membebani Negara ","indexedAt":"2025-06-03T08:03:32.902Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779059/asn-tak-becus-jadi-birokrat-mending-mundur-saja-dpr-daripada-membebani-negara","summary":"Mohammad Toha, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang. Toha menekankan bahwa pejabat negara harus bekerja secara profesional, taat pada Pancasila dan UUD 1945, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa mereka yang tidak mampu bekerja dengan baik atau melanggar aturan sebaiknya mundur sebelum diberhentikan. DPR akan mendukung upaya Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta pejabat pemerintah untuk berbenah dan akan menindak tegas mereka yang tidak setia kepada negara dan melanggar hukum, tanpa memandang asal usul.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/06/03/1748936871_c77995ce20d9db939a1c.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/779059/asn-tak-becus-jadi-birokrat-mending-mundur-saja-dpr-daripada-membebani-negara"}]

play_circle