Saran Revisi RUU KUHAP

Saran Revisi RUU KUHAP menampilkan rangkuman, bahan lengkap, video informatif, dan gambar ilustratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

31 Mei

update

Terakhir diperbarui

2 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

4 artikel

Rangkuman

Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi diskursus publik dengan berbagai masukan dari berbagai pihak. Rangkuman ini menyajikan beberapa poin penting terkait usulan revisi, proses penerimaan masukan di DPR, serta pandangan dari akademisi dan pengamat hukum.

Usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK menyampaikan beberapa usulan penting untuk penyempurnaan RUU KUHAP, yang mencakup aspek kualifikasi aparat, efisiensi proses hukum, dan perlindungan bagi pelapor.

Kualifikasi Aparat Penegak Hukum
- Penyelidik dan penyidik diusulkan wajib berpendidikan minimal Sarjana Hukum (S1 Ilmu Hukum), setara dengan kualifikasi jaksa dan hakim.
- Mengusulkan penghapusan peran atau kebijakan penyidik pembantu.
Efisiensi dan Kepastian Proses Hukum
- Perlunya pengaturan batas waktu penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan untuk menjamin kepastian hukum.
- Penegasan mengenai tenggat waktu penanganan perkara dalam tahap penuntutan.
Perlindungan Pelapor
- Mengusulkan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pelapor untuk mencegah potensi serangan balik dari pihak yang dilaporkan.

Proses Penerimaan Masukan oleh Komisi III DPR RI

Komisi III DPR RI membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan terhadap RUU KUHAP dengan mekanisme dan fokus tertentu.

Mekanisme Penerimaan Aspirasi Publik
- Komisi III DPR RI tetap menerima masukan terkait revisi RUU KUHAP meskipun parlemen dalam masa reses.
- Masukan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Fokus dan Lingkup Pembahasan Revisi
- Revisi RUU KUHAP difokuskan pada penguatan nilai-nilai reformasi hukum, termasuk prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan asas dualistik pembuktian.
- Pembahasan revisi tidak akan mencakup perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) institusi penegak hukum.

Pandangan Akademisi dan Pengamat Hukum

Kalangan akademisi dan pengamat hukum memberikan catatan kritis dan konstruktif terkait substansi RUU KUHAP.

Keseimbangan Kekuasaan dalam Proses Penyidikan
- Ada kekhawatiran bahwa RKUHAP cenderung memperkuat dominasi kepolisian dalam tahap penyidikan, yang idealnya harus seimbang dengan peran penuntut umum.
- Potensi ego sektoral antar instansi penegak hukum disorot sebagai faktor yang dapat menghambat penyelesaian perkara secara efektif.
Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum dan Fungsi Kontrol
- Meskipun kewenangan kepolisian besar, masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan.
- Perlunya koreksi dalam pelaksanaan penyidikan serta penguatan fungsi saling mengontrol (checks and balances) antar institusi penegak hukum dalam KUHAP baru.

article

Sumber

[{"title":"Johanis Tanak Kasih Saran RUU KUHAP, Penyelidik dan Penyidik Wajib S1 Hukum ","indexedAt":"2025-05-30T08:03:23.810Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777868/johanis-tanak-kasih-saran-ruu-kuhap-penyelidik-dan-penyidik-wajib-s1-hukum","summary":"Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak memberikan masukan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diharapkan mengatur syarat pendidikan untuk penyelidik dan penyidik. Johanis menyarankan agar penyelidik dan penyidik memiliki pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum, sama seperti jaksa dan hakim. Ia juga mengusulkan penghapusan kebijakan penyidik pembantu, pengaturan batas waktu penyidikan dan persidangan untuk kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pelapor untuk mencegah serangan balik dari pihak yang dilaporkan.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/30/1748589322_3c8af6513f1115cd0d41.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777868/johanis-tanak-kasih-saran-ruu-kuhap-penyelidik-dan-penyidik-wajib-s1-hukum"},{"title":"Akademisi Nilai RKUHAP Cenderung Perkuat Dominasi Polri ","indexedAt":"2025-05-30T14:03:28.889Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777972/akademisi-nilai-rkuhap-cenderung-perkuat-dominasi-polri","summary":"Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, berpendapat bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) cenderung meningkatkan dominasi kepolisian dalam penyidikan, yang seharusnya seimbang dengan peran penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ia menyoroti potensi ego sektoral antar instansi penegak hukum yang dapat menghambat penyelesaian perkara. Sementara itu, peneliti kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, menyoroti keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian meskipun kewenangannya besar, dan menekankan perlunya koreksi dalam pelaksanaan penyidikan serta pentingnya fungsi saling mengontrol antar institusi penegak hukum dalam KUHAP baru.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/30/1748606467_d6fbbdc6d7916a0f8a03.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777972/akademisi-nilai-rkuhap-cenderung-perkuat-dominasi-polri"},{"title":"Pimpinan KPK Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik-Penyidik Lulusan Sarjana Hukum","indexedAt":"2025-05-30T14:03:29.024Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7940903/pimpinan-kpk-usul-ruu-kuhap-atur-penyelidik-penyidik-lulusan-sarjana-hukum","summary":"Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengatur syarat penyelidik dan penyidik harus berpendidikan minimal sarjana hukum. Ia juga mengusulkan penghapusan peran penyidik pembantu dan mengatur batas waktu penyidikan serta proses pemeriksaan persidangan untuk kepastian hukum. Selain itu, Tanak mengusulkan adanya pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelapor dan penegasan tenggat waktu penanganan perkara dalam tahap penuntutan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7940903/pimpinan-kpk-usul-ruu-kuhap-atur-penyelidik-penyidik-lulusan-sarjana-hukum"},{"title":"Habiburokman: Komisi III DPR Terima Masukan RUU KUHAP Meski Saat Reses","indexedAt":"2025-05-31T02:04:09.770Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7941162/habiburokman-komisi-iii-dpr-terima-masukan-ruu-kuhap-meski-saat-reses","summary":"Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menerima masukan terkait revisi Undang-undang KUHAP meskipun saat reses. Masukan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui Rapat Dengar Pendapat Umum. Komisi III DPR telah menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat dan perorangan untuk memperkaya wawasan dalam merumuskan KUHAP yang baru, dengan fokus pada nilai-nilai reformasi hukum seperti restoratif justice dan asas dualistik pembuktian. Habiburokman menegaskan bahwa dalam RUU KUHAP, tidak akan dibahas mengenai tupoksi institusi penegak hukum.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7941162/habiburokman-komisi-iii-dpr-terima-masukan-ruu-kuhap-meski-saat-reses"}]

play_circle