Polemik Pernyataan Menteri Budi Arie
Polemik Pernyataan Menteri Budi Arie terus menjadi sorotan. Dapatkan rangkuman lengkap mengenai isu, tanggapan, dan dampaknya bagi masyarakat serta kebijakan terkait.
article
Rangkuman

Trending
28 Mei
Terakhir diperbarui
4 hari yang lalu
Jumlah artikel
6 artikel
Rangkuman
Polemik mengenai pernyataan Menteri Budi Arie Setiadi (saat ini Menteri Koperasi dan UKM, sebelumnya Menkominfo) mencuat setelah adanya tudingan yang mengaitkan PDI Perjuangan (PDIP) dengan kasus judi online. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi keras dari pihak PDIP, yang berujung pada laporan hukum dan desakan klarifikasi. Di sisi lain, nama Budi Arie juga disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait dugaan penerimaan dana dari pengamanan situs judi online saat menjabat sebagai Menkominfo.
Konteks Pernyataan dan Dugaan Keterlibatan Menteri
- Tudingan terhadap PDIP dan Permintaan Klarifikasi
- PDIP mengkritik Menteri Budi Arie Setiadi karena menuding partai tersebut sebagai dalang dalam kasus judi online yang melibatkan Kominfo.
- Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, meminta Menteri Budi Arie untuk mengklarifikasi pernyataannya guna menghindari spekulasi dan fitnah terhadap institusi PDIP.
- Puan Maharani juga mendesak Budi Arie untuk tidak berbicara sembarangan dan segera memberikan penjelasan resmi terkait tudingannya.
- Keterlibatan Menteri dalam Dakwaan JPU
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan bahwa Budi Arie, dalam kapasitasnya sebagai mantan Menkominfo, diduga menerima jatah sebesar 50 persen dari dana yang dialokasikan untuk pengamanan situs judi online.
- Polemik ini berawal dari surat dakwaan JPU yang mengungkap dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus suap terkait pengamanan situs judi online.
Respons dan Langkah Hukum dari PDIP
- Sikap PDIP terhadap Tuduhan
- Kuasa Hukum PDIP, Wiradarma, menyatakan bahwa jika Budi Arie merasa difitnah oleh isi dakwaan JPU, ia seharusnya menempuh jalur hukum dengan melapor, bukan justru melontarkan tuduhan kepada pihak lain.
- Politisi PDIP Aria Bima mengkritik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang menyeret nama partainya dalam kasus judi online.
- Aria Bima menilai tudingan Budi Arie tersebut sebagai tindakan kekanak-kanakan dan upaya mencari selamat.
- Ia menyarankan Budi Arie untuk fokus menghadapi fakta hukum terkait dugaan penerimaan aliran dana dari kasus perlindungan laman judi online yang menjeratnya.
- Pelaporan Hukum oleh PDIP
- PDIP secara resmi telah melaporkan Menteri Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah.
- Laporan terhadap Budi Arie terdaftar di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/250/V/SPKT/Bareskrim Polri.
- Dugaan tindak pidana yang dilaporkan merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Sebagai barang bukti, PDIP menyertakan rekaman suara dan tangkapan layar dari media sosial yang diduga mengindikasikan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online.
Desakan Proses Hukum dan Evaluasi Jabatan
- Permintaan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung
- PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak ragu dalam memanggil dan memeriksa mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online.
- Secara spesifik, tim kuasa hukum PDIP, Wiradarma Harefa, juga menyampaikan harapan agar Jaksa Agung memanggil Budi Arie terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kominfo, di mana nama Budi Arie disebut dalam dakwaan.
- Partai tersebut berharap Budi Arie dapat bertanggung jawab atas dakwaan yang ada dan menghadapi proses hukum secara transparan dan terbuka, tanpa memanfaatkan jabatan yang diembannya.
- Dorongan Evaluasi oleh Presiden
- Sejumlah kader PDIP, termasuk melalui tim kuasa hukum Wiradarma Harefa, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi.
- Desakan evaluasi ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa Budi Arie tidak memiliki kualitas yang memadai sebagai pejabat negara dan sering mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak berdasar, termasuk terkait tuduhan terhadap PDIP dalam kasus judi online.
Imbauan Kehati-hatian Pernyataan bagi Pejabat Publik
- Peringatan untuk Menteri Kesehatan terkait Pernyataan Publik
- Anggota Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengimbau Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik guna menghindari kegaduhan di masyarakat.
- Imbauan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik yang diterima BGS akibat pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial.
- Charles Honoris juga mendorong Menkes BGS untuk membuka jalur komunikasi dengan berbagai pihak, khususnya profesi kedokteran, terkait kebijakan Kementerian Kesehatan, agar tujuan baik kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan secara efektif.
- Kritik terhadap kebijakan Menkes BGS juga datang dari kalangan akademisi, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), yang menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi dampak kebijakan tersebut terhadap mutu pendidikan dokter dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
article
Sumber
play_circle
Video
gallery_thumbnail
Gambar




Mungkin Kamu Tertarik
Berita terkini dan terbaru setiap hari. Update nasional, internasional, dan trending, cepat serta terpercaya untuk kebutuhan informasi Anda.