Pembubaran Ormas Berbau Premanisme

Rangkuman tentang Pembubaran Ormas Berbau Premanisme. Temukan bahan rangkuman, video, gambar, dan analisis mendalam untuk memahami fenomena ini.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

29 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

10 artikel

Rangkuman

Isu organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak layaknya preman dan meresahkan masyarakat kembali mencuat, mendorong berbagai pihak untuk menyerukan tindakan tegas hingga pembubaran. Berikut adalah rangkuman berita terkait upaya penertiban ormas berbau premanisme di Indonesia.

Desakan Pembubaran dan Penertiban Ormas Premanisme

Sejumlah tokoh nasional dan lembaga tinggi negara menyuarakan pentingnya tindakan tegas terhadap ormas yang meresahkan dan melakukan praktik premanisme.

Seruan Tegas Ketua DPR RI
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang berbau premanisme, bahkan hingga membubarkannya.
- Pernyataan ini merupakan respons terhadap dugaan pendudukan dan pemanfaatan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan oleh ormas GRIB Jaya.
- Puan Maharani menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari premanisme dan mendorong penegakan hukum untuk mengevaluasi aksi-aksi ormas yang meresahkan masyarakat.
Dukungan Ketua MPR RI untuk Penertiban
- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mendukung langkah penertiban terhadap ormas yang membuat kerusuhan, menyusul laporan BMKG terkait dugaan pendudukan lahan di Tangerang Selatan.
- Ahmad Muzani menilai kasus-kasus ormas yang mengganggu dunia usaha dan ketertiban umum perlu ditindak secara tegas.
- Kebijakan lebih lanjut mengenai penertiban ormas diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Tindakan Aparat dan Peran Pemerintah

Aparat kepolisian dan pemerintah mengambil langkah konkret dalam menindak premanisme dan mengevaluasi peran serta regulasi terkait ormas.

Operasi Kepolisian dan Penindakan Premanisme

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) oleh Polri
- Polri telah menindak 10.353 preman dalam kurun waktu 25 hari melalui Operasi Pekat yang berlangsung dari 1 hingga 25 Mei.
- Operasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan edukasi terhadap pelaku premanisme.
- Polri menegaskan akan menindak tegas segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan.
Penanganan Kasus Premanisme Secara Umum
- Sejak operasi dimulai pada 1 Mei, Polri telah menangani 1.054 kasus premanisme dan menetapkan 3.210 tersangka.
- Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas premanisme di wilayah hukumnya.
- Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan kegiatan yang meresahkan melalui layanan hotline 110.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Kewenangan Pembubaran dan Evaluasi Ormas
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap ormas, dengan kemungkinan sanksi mulai dari administratif hingga pembubaran.
- Pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) menegaskan bahwa kewenangan untuk membubarkan ormas berada pada Kemendagri; polisi hanya dapat melakukan penindakan hukum jika ormas melakukan pelanggaran dan akan memberikan data pelanggaran kepada Kemendagri.
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dilaporkan sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013.
Koordinasi Penanganan di Daerah
- Wamendagri meminta pemerintah daerah (pemda) untuk berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak ormas yang melanggar aturan.
- Peran kepala daerah ditekankan sebagai penting dalam mengawal Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.
- Kemendagri juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Studi Kasus: Penguasaan Fasilitas Publik dan Lahan Negara

Beberapa kasus konkret menunjukkan bagaimana ormas mengambil alih pengelolaan aset publik atau negara, yang kemudian ditertibkan oleh aparat.

Kasus Lahan BMKG Tangerang Selatan

Pendudukan Lahan BMKG oleh Ormas GRIB Jaya
- Ormas GRIB Jaya dilaporkan menduduki lahan milik BMKG di Tangerang Selatan secara sepihak dan memanfaatkannya untuk kegiatan seperti pasar malam dan kontes burung.
- Ormas tersebut juga diduga melakukan pungutan liar terhadap pedagang di sekitar lahan.
- Ketua DPC GRIB Jaya diduga menerima pendapatan dari aktivitas pendudukan lahan tersebut.
Penertiban dan Proses Hukum
- Menindaklanjuti laporan BMKG, polisi telah menertibkan lahan tersebut.
- Sebanyak 17 orang ditangkap terkait kasus ini, termasuk anggota GRIB Jaya dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan.

Perubahan Pengelolaan Parkir RSUD Tangerang Selatan

Pengambilalihan Pengelolaan Parkir dari Ormas PP
- Area parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan kini tidak lagi dikuasai oleh organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP).
- Pengelolaannya telah diambil alih oleh pihak RSUD, yang menerapkan sistem karcis parkir resmi bagi pengunjung.
- Perubahan ini menjadikan area parkir terlihat lebih rapi dan dilengkapi dengan kamera CCTV 24 jam untuk meningkatkan keamanan.

Dampak Positif dan Harapan ke Depan

Penertiban ormas berbau premanisme memberikan dampak positif bagi masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi.

Respons Positif Masyarakat
- Warga di sekitar lahan BMKG di Tangerang Selatan menyatakan kelegaan setelah dilakukan penertiban terhadap ormas GRIB Jaya yang sebelumnya menguasai lahan tersebut.
- Masyarakat juga menyambut baik perubahan dalam pengelolaan parkir di RSUD Tangerang Selatan, yang kini dianggap lebih bertanggung jawab dan aman.
Pemberantasan Premanisme dan Iklim Investasi
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupaya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan fokus pada pemberantasan premanisme untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Premanisme dianggap sebagai salah satu faktor yang menghambat keamanan jalur transportasi dan logistik, serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Untuk menciptakan iklim usaha yang aman, diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional.

Upaya pemberantasan ormas berbau premanisme ini diharapkan terus berlanjut demi terciptanya ketertiban umum dan rasa aman di tengah masyarakat.

article

Sumber

[{"title":"Kemendagri minta pemda dan aparat tegas pada ormas bermasalah - ANTARA News","indexedAt":"2025-05-30T02:03:34.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.antaranews.com/berita/4867405/kemendagri-minta-pemda-dan-aparat-tegas-pada-ormas-bermasalah","summary":"Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum untuk menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan. Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas memiliki kewenangan untuk menindak tegas ormas yang melanggar, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran serius seperti kekerasan fisik. Kemendagri terus melakukan evaluasi dan meminta Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat, dengan kemungkinan sanksi mulai dari administratif hingga pembubaran. Sistem perizinan ormas terbagi pada Kemendagri dan Kementerian Hukum, dengan sanksi berupa pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan status badan hukum. Kemendagri juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah melalui Badan Kesbangpol dan Forkopimda.\n","bannerUrl":"https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/30/IMG-20250530-WA0000.jpg","articleUrl":"https://www.antaranews.com/berita/4867405/kemendagri-minta-pemda-dan-aparat-tegas-pada-ormas-bermasalah"},{"title":"Kelegaan Warga Usai Lahan BMKG di Tangsel Tak Lagi Diduduki Ormas GRIB","indexedAt":"2025-05-30T02:03:34.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7939808/kelegaan-warga-usai-lahan-bmkg-di-tangsel-tak-lagi-diduduki-ormas-grib","summary":"Warga di sekitar lahan BMKG di Tangsel merasa lega setelah penertiban terhadap ormas GRIB Jaya yang sebelumnya menguasai lahan tersebut. Penertiban tersebut dilakukan setelah adanya penangkapan 17 orang yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk anggota ormas dan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Ormas tersebut diduga melakukan pungutan liar terhadap pedagang di sekitar lahan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7939808/kelegaan-warga-usai-lahan-bmkg-di-tangsel-tak-lagi-diduduki-ormas-grib"},{"title":"Perubahan di Parkir RSUD Tangsel Usai Tak Lagi Dikuasai Ormas PP","indexedAt":"2025-05-30T02:03:34.477Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7939810/perubahan-di-parkir-rsud-tangsel-usai-tak-lagi-dikuasai-ormas-pp","summary":"Perubahan signifikan terjadi di area parkir RSUD Tangerang Selatan setelah tidak lagi dikuasai oleh organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP). Pengelolaannya kini diambil alih oleh pihak RSUD, dengan penerapan karcis parkir resmi bagi pengunjung. Area parkir kini terlihat lebih rapi dan dilengkapi dengan CCTV 24 jam untuk keamanan. Warga menyambut baik perubahan ini karena dianggap lebih bertanggung jawab dan aman.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7939810/perubahan-di-parkir-rsud-tangsel-usai-tak-lagi-dikuasai-ormas-pp"},{"title":"Polisi Kami tidak Bisa Bubarkan Ormas ","indexedAt":"2025-05-28T02:02:05.490Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776983/polisi-kami-tidak-bisa-bubarkan-ormas","summary":"Polda Metro Jaya menyatakan tidak memiliki wewenang untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas), yang merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak kepolisian hanya dapat melakukan penindakan hukum jika ormas melakukan pelanggaran. Polda akan memberikan data pelanggaran yang dilakukan ormas kepada Kemendagri untuk evaluasi dan kemungkinan pemberian sanksi. Penangkapan anggota ormas dalam Operasi Berantas Jaya 2025 juga akan menjadi rekomendasi kepada Kemendagri.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/28/1748389245_aa0049dac83e85cdbc1a.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776983/polisi-kami-tidak-bisa-bubarkan-ormas"},{"title":"Ketua MPR Dukung Penertiban Ormas Rusuh Buntut Laporan BMKG di Tangsel","indexedAt":"2025-05-24T11:02:09.721Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250523180105-32-1232577/ketua-mpr-dukung-penertiban-ormas-rusuh-buntut-laporan-bmkg-di-tangsel","summary":"Ketua MPR Ahmad Muzani mendukung penertiban organisasi masyarakat (ormas) yang membuat kerusuhan, menyusul laporan BMKG terkait dugaan pendudukan lahan di Tangerang Selatan. Muzani menilai kasus-kasus ormas yang mengganggu dunia usaha perlu ditindak, dan menyerahkan kebijakan penertiban kepada Kementerian Dalam Negeri. BMKG sebelumnya melaporkan ormas GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pendudukan lahan negara secara sepihak. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebut Mendagri Tito Karnavian sedang mengkaji kemungkinan revisi UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2025/04/09/sekretaris-jenderal-gerindra-ahmad-muzani-1744180371561_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250523180105-32-1232577/ketua-mpr-dukung-penertiban-ormas-rusuh-buntut-laporan-bmkg-di-tangsel"},{"title":"Ketua DPR: Segera Bubarkan Ormas Berbau Premanisme","indexedAt":"2025-05-25T23:01:53.006Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525184405-32-1233016/ketua-dpr-segera-bubarkan-ormas-berbau-premanisme","summary":"Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang berbau premanisme, bahkan membubarkannya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap dugaan pendudukan dan pemanfaatan lahan milik BMKG di Tangerang Selatan oleh ormas GRIB Jaya. Puan menegaskan negara tidak boleh kalah dari premanisme dan mendorong penegakan hukum untuk mengevaluasi aksi-aksi tersebut. Sejauh ini, polisi telah menangkap 17 orang terkait kasus tersebut, termasuk anggota GRIB Jaya dan ahli waris lahan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada ruang untuk aktivitas premanisme di wilayah hukumnya, sementara Ketua DPC GRIB Jaya diduga menerima pendapatan dari pendudukan lahan BMKG.\n","bannerUrl":"https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/10/02/pengambilan-sumpah-jabatan-pimpinan-dpr-2024-2029-3_169.jpeg?w=650&q=90","articleUrl":"https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525184405-32-1233016/ketua-dpr-segera-bubarkan-ormas-berbau-premanisme"},{"title":"Lahan BMKG Dikuasai Ormas, Puan: Jika Berbau Premanisme Segera Bubarkan","indexedAt":"2025-05-25T14:01:13.801Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://nasional.sindonews.com/read/1571863/12/lahan-bmkg-dikuasai-ormas-puan-jika-berbau-premanisme-segera-bubarkan-1748174720","summary":"Ketua DPR Puan Maharani menanggapi pendudukan lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan oleh ormas GRIB Jaya. Puan meminta pemerintah mengevaluasi ormas yang meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, serta menindak tegas jika ada unsur premanisme. Polisi sebelumnya telah menertibkan lahan BMKG yang dikuasai GRIB Jaya untuk kegiatan seperti pasar malam dan kontes burung.\n","bannerUrl":"https://pict.sindonews.net/webp/732/pena/news/2025/05/25/12/1571863/lahan-bmkg-dikuasai-ormas-puan-jika-berbau-premanisme-segera-bubarkan-xxr.webp","articleUrl":"https://nasional.sindonews.com/read/1571863/12/lahan-bmkg-dikuasai-ormas-puan-jika-berbau-premanisme-segera-bubarkan-1748174720"},{"title":"Polri 10.353 Preman Ditindak Selama 25 Hari ","indexedAt":"2025-05-28T11:02:39.328Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777202/polri-10353-preman-ditindak-selama-25-hari","summary":"Polri telah menindak 10.353 preman selama 25 hari melalui Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang bertujuan memberantas premanisme di Indonesia. Operasi yang berlangsung dari 1 hingga 25 Mei ini juga melibatkan edukasi terhadap pelaku premanisme selain penegakan hukum. Polri menegaskan akan menindak tegas segala tindakan yang mengganggu stabilitas ekonomi, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang meresahkan melalui hotline 110.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/28/1748424349_184879dbdf713fc2f07f.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777202/polri-10353-preman-ditindak-selama-25-hari"},{"title":"Hercules Minta Maaf dan Cium Tangan Sutiyoso: Kami Setia dengan Bapak","indexedAt":"2025-05-28T11:02:39.328Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7937800/hercules-minta-maaf-dan-cium-tangan-sutiyoso-kami-setia-dengan-bapak","summary":"Hercules, Ketua Umum DPP GRIB Jaya, meminta maaf dan mencium tangan Jenderal (Purn) Sutiyoso di kediamannya. Hercules menyatakan kesetiaannya dan menganggap Sutiyoso sebagai sosok yang penting dalam hidupnya, mengakui peran Kopassus dalam membentuk dirinya. Sutiyoso menanggapi dengan menekankan hubungan emosional mereka yang dibangun melalui perjuangan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7937800/hercules-minta-maaf-dan-cium-tangan-sutiyoso-kami-setia-dengan-bapak"},{"title":"Kesuksesan Pemberantasan Premanisme Bisa Dorong Laju Investasi ","indexedAt":"2025-05-27T23:02:19.196Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776910/kesuksesan-pemberantasan-premanisme-bisa-dorong-laju-investasi","summary":"Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berupaya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional dengan fokus pada keamanan transportasi dan logistik serta pemberantasan premanisme. Irjen Sandi Nugroho menekankan pentingnya jalur distribusi yang aman untuk pertumbuhan ekonomi. Premanisme dianggap menghambat iklim investasi, oleh karena itu Polri berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam dialog publik, diungkapkan bahwa Polri telah menangani 1054 kasus premanisme dan menetapkan 3210 tersangka sejak operasi dimulai pada 1 Mei. Meskipun demikian, semua pihak mengakui bahwa menciptakan iklim usaha yang aman memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/27/1748354684_019c31d7c8a848b9e38a.png","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/776910/kesuksesan-pemberantasan-premanisme-bisa-dorong-laju-investasi"}]

play_circle