Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian PUPR

Dugaan gratifikasi pejabat Kementerian PUPR mencakup rangkuman, bahan penjelasan, video, dan gambar untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini.

article

Rangkuman

leaderboard

Trending

30 Mei

update

Terakhir diperbarui

3 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

3 artikel

Rangkuman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki beberapa dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Anggota DPRD terkait proyek-proyek di dinas tersebut. Penyelidikan ini mencakup berbagai modus, mulai dari permintaan dana untuk kepentingan pribadi hingga dugaan suap dalam penetapan anggaran.

Penyelidikan KPK dan Temuan Awal

KPK melakukan langkah-langkah berikut dalam penyelidikan awal:

Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
- KPK menerima informasi dari hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mengenai dugaan gratifikasi.
- Temuan awal dari Inspektorat Jenderal menunjukkan adanya permintaan uang oleh seorang pejabat Kementerian PUPR kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi.
- KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dan melakukan analisis mendalam terhadap temuan investigasi tersebut.

Rincian Dugaan Kasus yang Diselidiki

Beberapa kasus dugaan gratifikasi yang menjadi fokus KPK antara lain:

Dugaan Gratifikasi untuk Pernikahan Anak Pejabat Kementerian PU
- KPK sedang menyelidiki laporan mengenai pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga meminta gratifikasi terkait pernikahan anaknya.
- Laporan ini muncul setelah beredarnya dokumen hasil audit investigasi yang menunjukkan adanya permintaan dukungan dana dari beberapa Kepala Balai Besar.
- Meskipun uang yang terkumpul dilaporkan telah dikembalikan kepada pemberi, KPK tetap mengingatkan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apapun.
Kasus Suap dan Pemotongan Anggaran Proyek di Ogan Komering Ulu (OKU)
- KPK telah memeriksa lima anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran dalam proyek di Dinas PUPR.
- Pemeriksaan difokuskan pada proses penetapan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU.
- Kelima anggota DPRD yang diperiksa adalah Hendro Saputra Jaya, Suharman, Yoelandre Pratama Putra, Sapriyanto, dan Martin Arikadi.
- Kasus ini berawal dari adanya permintaan fee proyek oleh tiga anggota DPRD kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah.
- Perkembangan kasus ini telah berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan enam orang sebagai tersangka, yang terdiri dari anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan pihak swasta.

KPK terus mendalami kasus-kasus ini untuk mengungkap praktik korupsi di sektor pekerjaan umum dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

article

Sumber

[{"title":"KPK Selisik Soal Pejabat Kementerian PU Minta Gratifikasi Nikah Anak ","indexedAt":"2025-05-29T14:03:06.605Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777677/kpk-selisik-soal-pejabat-kementerian-pu-minta-gratifikasi-nikah-anak","summary":"KPK sedang menyelidiki laporan mengenai pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diduga meminta gratifikasi terkait pernikahan anak. KPK akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan akan menganalisis hasil investigasi yang telah dilakukan. Laporan tersebut muncul setelah beredarnya dokumen hasil audit investigasi yang menunjukkan adanya permintaan dukungan dana dari beberapa Kepala Balai Besar. Uang yang terkumpul dilaporkan telah dikembalikan kepada pemberi, namun KPK tetap mengingatkan pejabat dan ASN untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi.\n","bannerUrl":"https://asset.mediaindonesia.com/news/2025/05/29/1748521903_2cdf0d0727cb19ea8075.jpg","articleUrl":"https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/777677/kpk-selisik-soal-pejabat-kementerian-pu-minta-gratifikasi-nikah-anak"},{"title":"KPK Terima Info Dugaan Gratifikasi Pejabat di Kementerian PU","indexedAt":"2025-05-29T14:03:06.605Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7939490/kpk-terima-info-dugaan-gratifikasi-pejabat-di-kementerian-pu","summary":"KPK telah menerima informasi mengenai dugaan gratifikasi yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Informasi tersebut berasal dari hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian PU, yang menemukan adanya permintaan uang oleh seorang pejabat kepada bawahannya untuk kepentingan pribadi. KPK akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap temuan investigasi tersebut.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7939490/kpk-terima-info-dugaan-gratifikasi-pejabat-di-kementerian-pu"},{"title":"KPK Cecar 5 Anggota DPRD OKU soal Penetapan APBD Terkait Kasus Proyek PUPR","indexedAt":"2025-05-29T14:03:06.605Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://news.detik.com/berita/d-7939409/kpk-cecar-5-anggota-dprd-oku-soal-penetapan-apbd-terkait-kasus-proyek-pupr","summary":"KPK telah memeriksa lima anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, terkait kasus dugaan suap dan pemotongan anggaran dalam proyek di Dinas PUPR. Pemeriksaan dilakukan pada Rabu (28/5/2025) di gedung KPK, dengan fokus pada proses penetapan dan penganggaran APBD. Kelima anggota DPRD yang diperiksa adalah Hendro Saputra Jaya, Suharman, Yoelandre Pratama Putra, Sapriyanto, dan Martin Arikadi. Kasus ini berawal dari permintaan fee proyek oleh tiga anggota DPRD kepada Kepala Dinas PUPR, Nopriansyah, yang kemudian berujung pada operasi tangkap tangan dan penetapan enam tersangka, termasuk anggota DPRD, Kepala Dinas PUPR, dan pihak swasta.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://news.detik.com/berita/d-7939409/kpk-cecar-5-anggota-dprd-oku-soal-penetapan-apbd-terkait-kasus-proyek-pupr"}]

play_circle