[{"title":"Bank Dunia Sebut 2 dari 3 Orang Indonesia dalam Garis Kemiskinan, Total 194,4 Juta Jiwa","indexedAt":"2025-06-09T14:13:17.879Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883346/bank-dunia-sebut-2-dari-3-orang-indonesia-dalam-garis-kemiskinan-total-1944-juta-jiwa","summary":"Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat signifikan setelah mereka mengubah standar garis kemiskinan per Juni 2025, menggunakan perhitungan purchasing power parity (PPP) 2021. Dengan standar baru, garis kemiskinan internasional menjadi US$3 per orang per hari, dan berdasarkan data terbaru, 68,2% dari total populasi Indonesia atau setara 194,4 juta orang dikategorikan miskin pada tahun 2024. Angka ini jauh berbeda dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 8,57% penduduk miskin, karena BPS menggunakan standar nasional yang berbeda berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883346/logo_world_bank_-_bloomberg_samuel_corum_397374828_bisniscom_bisnis_indonesia_1734422754.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883346/bank-dunia-sebut-2-dari-3-orang-indonesia-dalam-garis-kemiskinan-total-1944-juta-jiwa"},{"title":"Urgensi Pemerintah Merevisi Standar Garis Kemiskinan Nasional","indexedAt":"2025-06-09T14:13:17.879Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883503/urgensi-pemerintah-merevisi-standar-garis-kemiskinan-nasional","summary":"Pemerintah dinilai mendesak untuk segera merevisi standar garis kemiskinan nasional yang sudah tidak berubah selama 26 tahun, mengingat adanya peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Revisi ini melibatkan BPS, Bappenas, Forum Masyarakat Statistik, dan Dewan Ekonomi Nasional. Perubahan garis kemiskinan akan mempengaruhi arah kebijakan ekonomi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Beberapa kekhawatiran dalam merevisi standar garis kemiskinan meliputi politisasi akibat peningkatan jumlah penduduk miskin dan pembengkakan anggaran bantuan sosial, yang dinilai tidak beralasan. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk menghitung garis kemiskinan, dengan mempertimbangkan komoditas makanan dan non-makanan, serta melakukan kalkulasi berdasarkan data Susenas.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883503/11092023-bi-arf-22-kemiskinan-2_1708340732.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883503/urgensi-pemerintah-merevisi-standar-garis-kemiskinan-nasional"},{"title":"Fakta di Balik Data Bank Dunia, Penduduk Miskin Indonesia Lebih Tinggi dari Vietnam","indexedAt":"2025-06-09T17:13:56.156Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883543/fakta-di-balik-data-bank-dunia-penduduk-miskin-indonesia-lebih-tinggi-dari-vietnam","summary":"Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa berdasarkan data Bank Dunia, persentase penduduk miskin di Indonesia lebih tinggi dibandingkan Vietnam meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih besar. Perbedaan ini disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi di Indonesia. Bank Dunia mencatat pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$4.810 pada 2023, sementara Vietnam US$4.110, namun persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 68,2% pada 2024, jauh lebih tinggi dari Vietnam yang hanya 21,5% pada 2022. DEN mendorong pemerintah untuk menggunakan data internasional seperti dari Bank Dunia sebagai introspeksi dalam merumuskan kebijakan nasional. Data Bank Dunia menunjukkan angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883543/vietnam_1734691589.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883543/fakta-di-balik-data-bank-dunia-penduduk-miskin-indonesia-lebih-tinggi-dari-vietnam"},{"title":"Dewan Ekonomi Nasional Usul Standar Kemiskinan Nasional Minimal Rp765.000 per Bulan","indexedAt":"2025-06-09T17:13:56.156Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883549/dewan-ekonomi-nasional-usul-standar-kemiskinan-nasional-minimal-rp765000-per-bulan","summary":"Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan standar garis kemiskinan nasional minimal Rp765.000 per orang per bulan, lebih tinggi dari standar saat ini sebesar Rp595.243. Usulan ini mempertimbangkan standar Bank Dunia yang telah dinaikkan, serta menggunakan nilai PPP 2021. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan median negara, dengan angka berbeda untuk kemiskinan ekstrem ($3 per hari), negara berpenghasilan menengah bawah ($4,20 per hari), dan negara berpenghasilan menengah atas ($8,30 per hari). Arief Anshory Yusuf juga menyoroti bahwa standar kemiskinan ekstrem Bank Dunia setara dengan Rp545.000 per bulan, mendekati standar nasional Indonesia.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883549/270921-arf-bisnis-22kemiskinan-6.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883549/dewan-ekonomi-nasional-usul-standar-kemiskinan-nasional-minimal-rp765000-per-bulan"},{"title":"Penasihat Ekonomi Prabowo Minta Standar Garis Kemiskinan Indonesia Diubah","indexedAt":"2025-06-10T05:14:18.161Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883484/penasihat-ekonomi-prabowo-minta-standar-garis-kemiskinan-indonesia-diubah","summary":"Penasihat ekonomi Prabowo, Arief Anshory Yusuf, menyarankan agar standar garis kemiskinan nasional Indonesia segera direvisi karena Bank Dunia telah memperbarui garis kemiskinannya. Standar Bank Dunia untuk kemiskinan ekstrem adalah US$3 per orang per hari, yang hampir setara dengan standar nasional Indonesia. Arief menekankan perlunya revisi karena metode perhitungan saat ini sudah berusia 26 tahun dan pola konsumsi masyarakat telah berubah. BPS dan lembaga terkait sedang dalam proses penyusunan standar baru, dengan harapan dapat diumumkan dalam waktu dekat. Sementara itu, Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, juga sepakat bahwa pembaruan diperlukan, namun menyarankan pendekatan yang komplementer, dengan tetap mempertimbangkan konteks lokal.\n","bannerUrl":"https://images.bisnis.com/posts/2025/06/09/1883484/11092023-bi-arf-22-kemiskinan-3_1708340747.jpg","articleUrl":"https://ekonomi.bisnis.com/read/20250609/9/1883484/penasihat-ekonomi-prabowo-minta-standar-garis-kemiskinan-indonesia-diubah"},{"title":"Kaget! Jumlah Orang Miskin RI Meledak, Jadi 194 Juta Versi Bank Dunia","indexedAt":"2025-06-10T08:12:44.768Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7956998/kaget-jumlah-orang-miskin-ri-meledak-jadi-194-juta-versi-bank-dunia","summary":"Bank Dunia mengubah perhitungan standar garis kemiskinan global mulai Juni 2025 dengan menggunakan Purchasing Power Parities (PPP) 2021. Perubahan ini menyebabkan lonjakan jumlah penduduk miskin di Indonesia menjadi 194,6 juta jiwa atau 68,25% dari total populasi, berdasarkan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas sebesar US$ 8,30. Sebelumnya, dengan PPP 2017, tingkat kemiskinan Indonesia adalah 60,3% atau sekitar 171,7 juta jiwa. BPS menyatakan bahwa ukuran kemiskinan Bank Dunia belum sepenuhnya diadopsi karena perbedaan standar garis kemiskinan, dengan BPS mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,57% per September 2024.\n","bannerUrl":"https://awsimages.detik.net.id/community/media/visual/2024/11/04/wajah-kemiskinan-yang-jadi-pr-pemerintah-prabowo_169.jpeg?w=700&q=90","articleUrl":"https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7956998/kaget-jumlah-orang-miskin-ri-meledak-jadi-194-juta-versi-bank-dunia"},{"title":"Penduduk Miskin RI Naik Jadi 194,4 Juta Menurut Bank Dunia","indexedAt":"2025-06-10T11:13:05.267Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://tirto.id/penduduk-miskin-ri-naik-jadi-1944-juta-menurut-bank-dunia-hcKZ","summary":"Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi setelah perubahan metode penghitungan garis kemiskinan menggunakan standar purchasing power parity (PPP) 2021. Standar garis kemiskinan internasional juga diperbarui menjadi 8,30 dolar per orang per hari untuk negara berpendapatan menengah atas, termasuk Indonesia. Perubahan ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan laporan sebelumnya yang menggunakan standar PPP 2017. Namun, data ini berbeda dengan perhitungan kemiskinan versi nasional oleh BPS yang mencatat 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi pada September 2024, menggunakan pendekatan kebutuhan dasar untuk menentukan garis kemiskinan nasional.\n","bannerUrl":"https://mmc.tirto.id/image/otf/970x0/2024/11/29/antarafoto-realisasi-anggaran-bantuan-sosial-rumah-sejahtera-terpadu-1732887169_ratio-16x9.jpg","articleUrl":"https://tirto.id/penduduk-miskin-ri-naik-jadi-1944-juta-menurut-bank-dunia-hcKZ"}]
