Dampak PP 28/2024 pada Industri Tembakau dan Makanan

Dampak PP 28/2024 pada industri tembakau dan makanan akan diulas lengkap, termasuk ringkasan, sumber terpercaya, video edukatif, dan gambar ilustratif.

article

Berita

leaderboard

Trending

2 Juni

update

Terakhir diperbarui

2 hari yang lalu

newspaper

Jumlah artikel

6 artikel

Berita

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan telah menuai berbagai respons, khususnya terkait dampaknya pada industri tembakau serta makanan dan minuman. Regulasi ini dikritik karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan industri, nasib pekerja, dan menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Berikut adalah rangkuman dari berbagai pandangan dan dampak yang disorot:

Penolakan dan Desakan Deregulasi PP 28/2024

Berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan serikat pekerja, menyuarakan penolakan dan mendesak peninjauan kembali beberapa pasal dalam PP 28/2024.

Penolakan dari Pemerintah Kabupaten Kudus
- Menolak PP 28/2024 karena dinilai mengancam Industri Hasil Tembakau (IHT) yang krusial bagi wilayah Kudus.
- Mendesak kajian khusus sebelum regulasi diberlakukan.
Tuntutan Deregulasi dari Serikat Pekerja
- Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) meminta deregulasi pasal-pasal terkait tembakau.
- Alasannya adalah untuk melindungi nasib jutaan pekerja di industri rokok dan sektor padat karya terkait.
Alasan Utama Penolakan
- Potensi ancaman terhadap ekosistem industri tembakau.
- Pembatasan penjualan rokok yang dapat menghambat penjualan dan berdampak pada keberlangsungan industri.
- Kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan bagi buruh industri.

Dampak Terhadap Pekerja dan Industri Strategis

Regulasi ini dikhawatirkan berdampak serius pada tenaga kerja dan keberlangsungan industri penting di Indonesia.

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Serikat pekerja khawatir PP 28/2024 dapat memicu PHK massal di industri rokok.
- Nasib jutaan buruh di industri produk turunan tembakau bergantung pada penyesuaian regulasi ini.
Potensi Kerugian pada Industri Makanan dan Minuman
- PP 28/2024 juga dikritik karena berpotensi merugikan industri makanan dan minuman.
- Kritik muncul terkait pasal yang mengatur pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak.
Industri Tembakau sebagai Sektor Penting
- Industri hasil tembakau dianggap sebagai industri penting dan strategis yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Isu Kemasan Produk dan Rokok Ilegal

Wacana terkait penyeragaman kemasan rokok turut menjadi sorotan karena dampaknya terhadap daya saing industri legal dan potensi peningkatan produk ilegal.

Dampak Negatif Kebijakan Kemasan Polos (Plain Packaging)
- Kebijakan kemasan polos dinilai dapat menghilangkan identitas merek dan daya saing industri rokok legal.
- Dikhawatirkan meningkatkan peredaran rokok ilegal dan melemahkan kedaulatan negara.
- Dapat menghambat persaingan melalui kemasan dan menurunkan pendapatan negara dari cukai.
Pembatalan Wacana Kemasan Polos
- Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, telah memastikan bahwa wacana kebijakan kemasan polos (plain packaging) telah dibatalkan.
Pemberantasan Rokok Ilegal
- Terdapat dukungan untuk upaya pemberantasan rokok ilegal sebagai salah satu solusi melindungi industri legal.

Seruan Moratorium Cukai dan Kritik Proses Regulasi

Selain substansi, proses penyusunan PP 28/2024 dan kebijakan cukai juga mendapatkan perhatian.

Desakan Moratorium Kenaikan Cukai
- Bupati Kudus mendesak moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT).
- FSP RTMM-SPSI mengusulkan moratorium kenaikan CHT selama tiga tahun ke depan.
Kritik terhadap Proses Penyusunan PP 28/2024
- Regulasi dinilai minim koordinasi antar-kementerian.
- Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI) menyebut potensi dampak kontraproduktif bagi perekonomian.
- Kritik terhadap adopsi kebijakan dari konvensi internasional yang belum diratifikasi Indonesia.
- Wakil Menteri Hukum dan HAM menyoroti potensi cacat prosedural dalam penyusunan PP ini.
Tantangan dari Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- FSP RTMM-SPSI juga menyoroti tantangan dari Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dinilai terlalu ketat.

Usulan dan Harapan ke Depan

Berbagai usulan diajukan untuk mengatasi dampak negatif dan menemukan solusi yang lebih baik bagi semua pihak.

Perlunya Kajian Mendalam
- Adanya desakan untuk melakukan kajian khusus dan mendalam sebelum regulasi diberlakukan secara penuh.
Pendekatan Alternatif
- Prof. Hikmahanto Juwana menyarankan pendekatan edukatif daripada regulasi yang bersifat punitif dan merugikan industri.
Tindak Lanjut Kesepakatan
- FSP RTMM-SPSI menyoroti kurangnya tindak lanjut dari kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai dengan Kementerian Kesehatan.
Perlindungan Pekerja
- Harapan agar setiap aturan yang dibuat dapat menguntungkan dan melindungi para pekerja di industri rokok dan terkait.

play_circle

Video

gallery_thumbnail

Gambar

article

Sumber

[{"title":"Dinilai Minim Koordinasi, Guru Besar UI Sebut PP 28/2024 Berpotensi Ancam Industri Tembakau dan Makanan","indexedAt":"2025-05-29T14:11:24.304Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569116/dinilai-minim-koordinasi-guru-besar-ui-sebut-pp-282024-berpotensi-ancam-industri-tembakau-dan-makanan","summary":"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mendapat kritik karena dinilai kurang koordinasi antar-kementerian dan berpotensi merugikan industri strategis seperti tembakau dan makanan-minuman. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa regulasi ini berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif bagi perekonomian. Beberapa pasal dalam PP 28/2024 dinilai mengancam ekosistem industri, termasuk pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak, serta larangan penjualan rokok di beberapa area. Wakil Menteri Hukum dan HAM juga menyoroti potensi cacat prosedural dalam penyusunan PP ini.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569116/dinilai-minim-koordinasi-guru-besar-ui-sebut-pp-282024-berpotensi-ancam-industri-tembakau-dan-makanan"},{"title":"Deregulasi PP 282024 Tentukan Nasib Jutaan Buruh Industri Produk Turunan Tembakau ","indexedAt":"2025-05-31T05:14:11.663Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/778181/deregulasi-pp-282024-tentukan-nasib-jutaan-buruh-industri-produk-turunan-tembakau","summary":"FSP RTMM-SPSI mendukung deregulasi pasal-pasal terkait tembakau dalam PP 28/2024 karena menyangkut nasib jutaan pekerja rokok. Mereka khawatir pembatasan penjualan rokok dalam PP tersebut akan menghambat penjualan dan berimbas pada hilangnya pekerjaan buruh. FSP RTMM-SPSI juga menyoroti kurangnya tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya dengan Kementerian Kesehatan dan mengusulkan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau selama 3 tahun. Bupati Kudus juga mendukung agar aturan tersebut menguntungkan pekerja di industri rokok.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/778181/deregulasi-pp-282024-tentukan-nasib-jutaan-buruh-industri-produk-turunan-tembakau"},{"title":"Jadi Industri Penting di Wilayahnya, Bupati Kudus Tolak PP 28/2024 dan Desak Moratorium Cukai Tembakau","indexedAt":"2025-05-31T08:15:20.068Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569310/jadi-industri-penting-di-wilayahnya-bupati-kudus-tolak-pp-282024-dan-desak-moratorium-cukai-tembakau","summary":"Pemerintah Kabupaten Kudus menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pengendalian tembakau karena dinilai mengancam Industri Hasil Tembakau (IHT) yang sangat penting bagi wilayah tersebut. Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, mendesak adanya kajian khusus sebelum regulasi diberlakukan dan meminta moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) untuk melindungi industri. Ia juga mendukung pemberantasan rokok ilegal. Serikat pekerja juga menolak PP tersebut karena dinilai membatasi industri dan berpotensi menyebabkan PHK massal.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569310/jadi-industri-penting-di-wilayahnya-bupati-kudus-tolak-pp-282024-dan-desak-moratorium-cukai-tembakau"},{"title":"Guru Besar UI Sebut Kebijakan Plain Packaging Berdampak Negatif pada Industri Rokok Legal","indexedAt":"2025-05-31T20:14:00.767Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569349/guru-besar-ui-sebut-kebijakan-plain-packaging-berdampak-negatif-pada-industri-rokok-legal","summary":"Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, menyatakan bahwa kebijakan plain packaging rokok berpotensi merugikan industri rokok legal karena menghilangkan identitas merek dan daya saing. Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan meningkatkan peredaran rokok ilegal dan melemahkan kedaulatan negara. Ia menyarankan pendekatan edukatif daripada regulasi yang merugikan industri. Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, memastikan bahwa wacana plain packaging telah dibatalkan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569349/guru-besar-ui-sebut-kebijakan-plain-packaging-berdampak-negatif-pada-industri-rokok-legal"},{"title":"Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Merek Berpotensi Matikan Daya Saing Industri ","indexedAt":"2025-05-31T20:14:00.767Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://mediaindonesia.com/ekonomi/778340/penyeragaman-kemasan-rokok-tanpa-merek-berpotensi-matikan-daya-saing-industri","summary":"Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek yang diusulkan Kementerian Kesehatan dikritik karena berpotensi mematikan daya saing industri rokok legal, meningkatkan peredaran rokok ilegal, dan melemahkan kedaulatan negara. Prof. Hikmahanto Juwana dari UI menekankan bahwa kebijakan tersebut dapat menghambat persaingan melalui kemasan, mendorong penyelundupan, dan menurunkan pendapatan negara dari cukai. Ia juga mengkritik adopsi kebijakan dari konvensi internasional yang belum diratifikasi Indonesia. Namun, Wakil Menteri Perindustrian memastikan bahwa wacana tersebut telah dibatalkan.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://mediaindonesia.com/ekonomi/778340/penyeragaman-kemasan-rokok-tanpa-merek-berpotensi-matikan-daya-saing-industri"},{"title":"Tuntut Perlindungan pada Sektor Padat Karya, FSP RTMM-SPSI Minta Pemerintah Deregulasi PP 28/2024","indexedAt":"2025-06-01T20:16:47.265Z","favicon":"https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain_url=https://wartaekonomi.co.id/read569412/tuntut-perlindungan-pada-sektor-padat-karya-fsp-rtmm-spsi-minta-pemerintah-deregulasi-pp-282024","summary":"Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) meminta pemerintah untuk melakukan deregulasi terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait tembakau. Mereka berpendapat bahwa regulasi tersebut, jika tidak disesuaikan, berpotensi menghambat industri padat karya dan mengancam nasib jutaan pekerja di industri rokok. Selain itu, FSP RTMM-SPSI juga mendorong moratorium kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun mendatang dan menyoroti tantangan dari Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dinilai terlalu ketat, yang semuanya bertujuan untuk melindungi pekerjaan dan penghidupan para pekerja rokok di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi.\n","bannerUrl":null,"articleUrl":"https://wartaekonomi.co.id/read569412/tuntut-perlindungan-pada-sektor-padat-karya-fsp-rtmm-spsi-minta-pemerintah-deregulasi-pp-282024"}]