Mengapa Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza Terancam Menjadi Titik Buntu Baru?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan fase kedua gencatan senjata yang mencakup penarikan pasukan dan pelucutan senjata Hamas 5. Namun, Hamas hanya bersedia melucuti senjata jika pendudukan Israel berakhir total, menciptakan potensi kebuntuan 7. Di tengah perundingan alot yang dimediasi Qatar 3, Israel justru aktif memasarkan senjata yang digunakan di Gaza 2 dan menghadapi krisis kesehatan mental parah yang menimpa lebih dari 80.000 tentaranya 4.

Babak Baru Gencatan Senjata: Antara Harapan dan Realitas Kompleks

Fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza telah diumumkan, membawa agenda besar penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas 5. Namun, langkah ini bukanlah jalan lurus menuju perdamaian. Sebaliknya, ia membuka kotak pandora berisi syarat-syarat yang saling bertentangan, agenda tersembunyi, dan luka mendalam dari konflik yang berkepanjangan.

Di satu sisi, ada upaya diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Qatar untuk mengimplementasikan perjanjian damai 3. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh lebih suram, di mana logika perang dan bisnis persenjataan masih berjalan kuat.

Paradoks Kebijakan Israel: Diplomasi Damai, Pemasaran Perang

Saat para diplomat bertemu di New York untuk membahas detail perdamaian 3, industri pertahanan Israel justru sibuk memamerkan "keberhasilan" sistem senjata mereka dalam konflik Gaza. Ini menciptakan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan.

Kontradiksi ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut:

"Partisipasi negara-negara ini dalam acara tersebut menunjukkan dangkalnya kecaman terhadap Israel," demikian dilaporkan The Wall Street Journal, menyoroti standar ganda dalam politik internasional 2.

Titik Krusial: Syarat Berat Pelucutan Senjata Hamas

Pusat dari fase kedua gencatan senjata adalah dua agenda utama: penarikan mundur pasukan Israel ke "Garis Kuning" dan pelucutan senjata Hamas 5. Namun, Hamas telah memberikan syarat yang sangat jelas dan tidak dapat ditawar.

Seorang pejabat senior Hamas menyatakan kelompoknya siap membahas penyerahan senjata, namun hanya jika syarat fundamental terpenuhi 67.

Kondisi yang Diajukan Hamas:

1. Akhir Pendudukan Total: Penyerahan senjata hanya akan terjadi setelah pendudukan Israel di tanah Palestina berakhir sepenuhnya 7.
2. Senjata di Bawah Otoritas Palestina: Persenjataan akan diserahkan kepada otoritas negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di masa depan 7.
3. Peran Pasukan Internasional Terbatas: Hamas menolak kehadiran pasukan internasional jika misinya adalah untuk melucuti senjata mereka. Namun, mereka menerima pasukan PBB sebagai pemantau gencatan senjata dan pemisah di perbatasan 7.

Pernyataan Kunci: "Jika pendudukan berakhir, persenjataan akan berada di bawah otoritas negara Palestina yang berdaulat dan merdeka," tegas Khalil al-Hayya, kepala negosiator Hamas 7.

Sikap ini menempatkan visi Israel tentang demiliterisasi Gaza dalam posisi yang sulit, karena Hamas mengaitkan senjatanya langsung dengan status pendudukan.

Krisis Tak Terlihat: Beban Psikologis Tentara Israel

Di balik strategi militer dan perundingan politik, ada biaya manusia yang sangat besar. Kementerian Pertahanan Israel melaporkan lonjakan tajam kasus gangguan psikologis di kalangan tentaranya, sebuah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya 4.

Data yang dirilis menunjukkan skala masalah yang mengkhawatirkan:

• 📈 Lonjakan Kasus: Jumlah tentara yang membutuhkan perawatan kesehatan mental meroket dari sekitar 62.000 menjadi lebih dari 85.000 selama agresi Gaza 4.
• 🧠 Pemicu Utama: Sepertiga dari tentara tersebut mengalami masalah psikologis yang terkait langsung dengan peristiwa 7 Oktober 2023 4.
• 🆘 Sistem Kewalahan: Satu terapis harus menangani hingga 750 pasien, membuat perawatan cepat menjadi mustahil 4.
• 自殺: Laporan media Israel juga menyoroti peningkatan kasus bunuh diri di kalangan tentara akibat stres pasca-pertempuran 4.

Krisis internal ini bisa menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan jangka panjang pemerintah Israel, meskipun tidak sering dibahas secara terbuka dalam konteks perundingan.

Posisi Qatar: Mediator yang Terjepit

Sebagai mediator utama, Qatar memainkan peran krusial namun juga berada di bawah tekanan. Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani secara tegas menolak tuduhan bahwa negaranya mendanai Hamas 1.

Klarifikasi Penting dari Qatar: Sheikh Mohammed menjelaskan bahwa keterlibatan Qatar dengan Hamas dimulai lebih dari satu dekade lalu atas permintaan Amerika Serikat untuk membuka saluran komunikasi 1. Ia juga menegaskan bahwa Qatar tidak akan menanggung biaya kerusakan di Gaza akibat serangan Israel 1.

Posisi ini menyoroti kompleksitas peran mediator, yang harus menavigasi antara pihak-pihak yang bertikai sambil mempertahankan kepentingannya sendiri dan menangkis kritik internasional.