Analisis Penanganan Bencana Sumatera: Skala, Respons, dan Isu Lingkungan

Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus memakan korban jiwa, dengan data terbaru mencatat lebih dari 800 orang meninggal dan ratusan lainnya hilang. Jutaan warga terdampak dan ratusan ribu mengungsi di tengah kerusakan infrastruktur yang masif, dengan beberapa daerah menyatakan dampak kerusakan melebihi tsunami 2004.

Pemerintah pusat mengerahkan kekuatan nasional penuh untuk penanganan darurat, meskipun tidak menetapkan status bencana nasional. Fokus utama adalah evakuasi, distribusi logistik ke daerah terisolir melalui udara dan laut, serta pemulihan akses darat yang terputus. Menko PMK juga menyampaikan permohonan maaf atas penanganan yang dinilai belum optimal akibat beratnya medan dan kondisi cuaca.

Di tengah upaya penanganan, pemerintah memulai investigasi serius terhadap dugaan kerusakan lingkungan dan temuan kayu gelondongan sebagai faktor pemicu bencana. Kebijakan humanis diterapkan, seperti pembebasan pelaku penjarahan yang didasari kebutuhan mendesak, sementara solidaritas nasional dan internasional terus mengalir untuk membantu para korban.

Skala Bencana Meluas, Korban Terus Bertambah

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera telah mencapai skala katastrofe. Data terbaru per 3 Desember 2025 dari BNPB menunjukkan angka korban jiwa telah melampaui 807 orang, dengan 647 lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, 2.600 orang mengalami luka-luka dan lebih dari 582.500 jiwa terpaksa mengungsi.

Secara keseluruhan, bencana ini telah berdampak pada 3,3 juta jiwa di 50 kabupaten/kota. Kerusakan infrastruktur sangat parah, mencakup ribuan rumah, 299 jembatan, serta ratusan fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah. Tingkat kerusakan di beberapa wilayah, seperti yang dilaporkan oleh Pemkab Aceh Utara, bahkan diklaim melebihi dampak tsunami 2004 karena melumpuhkan hampir seluruh wilayah, baik pesisir maupun pedalaman.

Respons Nasional Tanpa Status Bencana Nasional

Pemerintah pusat memutuskan untuk tidak menetapkan status bencana nasional, namun menegaskan bahwa penanganan dilakukan dengan "kekuatan penuh secara nasional". Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh sumber daya kementerian, lembaga, TNI, dan Polri dikerahkan secara maksimal.

Meski demikian, pemerintah mengakui tantangan berat di lapangan. Menko PMK Pratikno secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas penanganan yang dinilai belum optimal, dengan alasan kondisi geografis yang sulit dan cuaca ekstrem yang menghambat operasi. Dari sisi pendanaan, pemerintah membuka penggunaan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun. Selain itu, Kemendagri menerbitkan surat edaran untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah lain yang ingin menyalurkan bantuan, merespons menipisnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di provinsi terdampak.

Logistik di Garis Depan: Menembus Isolasi

Tantangan terbesar dalam fase tanggap darurat adalah menembus wilayah-wilayah yang terisolasi akibat putusnya akses darat. Kerusakan jalan dan jembatan membuat distribusi bantuan dan evakuasi menjadi sangat sulit.

Untuk mengatasi ini, pemerintah menerapkan strategi multi-moda:

• Operasi Udara: Sebanyak 28 helikopter dikerahkan untuk evakuasi dan distribusi bantuan melalui airdrop. Metode ini terus dievaluasi untuk memastikan logistik tidak rusak saat dijatuhkan.
• Operasi Laut: Pelabuhan dan bandara yang relatif tidak terdampak menjadi gerbang utama masuknya bantuan. Kapal-kapal, termasuk milik Kemenhub dan PGN, digunakan untuk menyalurkan logistik ke pesisir dan mengevakuasi warga.
• Pemulihan Jalur Darat: Alat berat terus bekerja untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan. Beberapa jalur vital, seperti di Aceh Tamiang, telah berhasil terhubung kembali.

Untuk mendukung kelancaran distribusi, Kementerian ESDM juga mengambil kebijakan darurat dengan membebaskan sementara penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi di wilayah bencana.

Akar Masalah: Investigasi Kerusakan Lingkungan dan Kayu Gelondongan

Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa kerusakan lingkungan menjadi faktor yang memperparah dampak bencana. Pernyataan ini didukung data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan pengurangan tutupan hutan signifikan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan wilayah lainnya.

Temuan tumpukan kayu gelondongan di berbagai lokasi banjir memicu penyelidikan serius. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan tim gabungan Polri-Kementerian Kehutanan untuk mengusut asal-usul kayu tersebut. Penyelidikan ini memanfaatkan analisis citra satelit untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi bencana. Beberapa perusahaan telah dipanggil untuk dimintai keterangan, menandakan keseriusan pemerintah dalam menindak aktor yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan ekologis.

Di tingkat daerah, isu ini memicu ketegangan. WALHI menuding operasional PT Toba Pulp Lestari (INRU) sebagai salah satu penyebab kerusakan ekosistem. Merespons tekanan publik, Gubernur Sumatera Utara bahkan menyatakan kesiapannya untuk merekomendasikan penutupan operasi perusahaan tersebut.

Dinamika Sosial di Tengah Krisis: Penjarahan dan Solidaritas

Krisis ini memunculkan berbagai dinamika sosial yang kompleks. Di Sibolga, keterlambatan bantuan memicu aksi penjarahan minimarket oleh warga yang putus asa. Secara signifikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil kebijakan humanis dengan memerintahkan pembebasan seluruh pelaku. Langkah ini didasari pemahaman bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kebutuhan mendesak akan makanan, bukan niat kriminal.

Di sisi lain, bencana ini memicu gelombang solidaritas yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, krisis kesehatan mulai muncul di posko-posko pengungsian, dengan penyakit seperti demam, ISPA, dan penyakit kulit menjadi keluhan utama. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan tim relawan terus berupaya memberikan layanan medis darurat untuk mencegah wabah yang lebih luas.