Putusan MK mengubah Pasal 90 ayat 2 UU MD3, wajibkan perempuan di AKD DPR
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia. Putusan ini mewajibkan setiap alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR, termasuk pimpinannya, untuk memiliki keterwakilan perempuan. Keputusan ini berlaku untuk semua AKD seperti komisi, Bamus, Pansus, Baleg, dan lainnya, serta mengubah Pasal 90 ayat 2 UU MD3.
Berita Terbaru
Apple Perluas Layar OLED ke iPad Mini, Desain Tahan Air Menyusul
Skandal Dokumen Palsu: Media Argentina Ungkap Asal Kakek Facundo Garces
Tragedi Dharmawangsa: Gubernur DKI Ungkap Penyebab Pohon Tumbang Tewaskan Pengemudi
Banjir New York: Dua Orang Tewas, Termasuk Pria Penyelamat Anjing
Video Viral: Onadio Leonardo Mengamuk, Lempar Naskah Saat Syuting?
BNI Perkuat Inklusi Keuangan di FinExpo 2025, Andalkan Teknologi Digital
Microsoft Rugi Rp 51 Triliun dari OpenAI, Tapi Laba Bersih Tetap Melonjak
Messi Berat Ditinggal Busquets & Alba Pensiun, Ungkap Kehilangan Teman Sejati
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil Modifikasi, Angkut 1.000 Liter Solar Subsidi
Yerusalem Lumpuh: Puluhan Ribu Ultra-Ortodoks Tolak Wajib Militer
