UU PDP 3 Tahun Disahkan, Pakar: Regulasi Tanpa Daya Eksekusi
Chairman CISSReC Pratama Persadha menyoroti implementasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang masih mandek, tiga tahun setelah disahkan. Ia menekankan urgensi pembentukan lembaga atau badan PDP serta Peraturan Pemerintah sebagai kebijakan turunan. Tanpa eksekusi konkret, UU PDP dinilai kehilangan makna dan tidak mampu melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan digital seperti kebocoran data dan penipuan online yang terus meningkat.
Berita Terbaru
Ratusan Tokoh Desak Larangan AI Super: Khawatir Jadi Akhir Umat Manusia
Erick Thohir: IOC Hanya Rekomendasi Penundaan, Atlet Indonesia Tetap Berlaga
Tim Advokasi HAM Gugat UU TNI ke MK: Tolak Militer di Ranah Sipil
Menteri Korsel: Peluang Besar Trump dan Kim Jong Un Bertemu di Korea
Ibu Vino G Bastian Mualaf Dibimbing Buya Hamka, Kisah Spiritual Terungkap
Penutupan Pasar: IHSG Loyo, Rupiah Meroket Lawan Dolar AS
Menkeu Purbaya Ungkap: Kualitas Coretax Setara Lulusan SMA, Kontraktor Asing Disorot
Erick Thohir: Indonesia Tidak Dibekukan IOC, Atlet Tetap Bisa Bertanding
BLT Rp31,54 Triliun: 4 Juta KPM Sudah Cair, Sisanya Menyusul
AS Pertimbangkan Mandat PBB untuk Pasukan Gaza, Kontras dengan Sikap Trump
