Kemendagri Usul Pilkada Dibiayai APBN: Hindari Negosiasi Anggaran Daerah

Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengusulkan agar pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Bahtiar, praktik saat ini di mana dana hibah untuk KPU dan Bawaslu di daerah sering dijadikan alat negosiasi, menyebabkan keterlambatan pencairan dan alokasi anggaran yang tidak memadai. Kemendagri kerap menjadi penengah konflik antara kepala daerah dan DPRD terkait masalah anggaran pilkada ini.
Berita Terbaru

iPhone Air, Ponsel eSIM Tertipis Apple, Resmi Meluncur di Indonesia

Jay Idzes Tampil Solid, Sassuolo Imbang Lawan Lecce

Korlantas Polri Bekukan Sirene dan Rotator, Tegakkan Disiplin Anggota

Rekonstruksi Gaza: Butuh Puluhan Tahun, Telan Rp 1.159 Triliun

Gugatan Cerai Andre Taulany Bocor: Erin Dituding Hedonisme Rp2 Juta/Hari

BLT Kesra Rp30 Triliun Meluncur: 35,4 Juta Keluarga Siap Terima Bantuan

Agentic AI: Revolusi Baru AI Otonom, Ubah Cara Bisnis Beroperasi

Jay Idzes Tampil Penuh, Sassuolo Tahan Imbang Lecce di Liga Italia

Bencana Hidrometeorologi Terjang Jawa Tengah, Ratusan Rumah Rusak

Israel Kembalikan Jenazah Palestina: Klaim Penganiayaan Muncul di Gaza