DJP Kini Punya Kewenangan Baru, Awasi Data Konkret Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merilis Peraturan Dirjen (Perdirjen) Nomor PER-18/PJ/2025. Beleid ini memberikan DJP kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa "Data Konkret" wajib pajak. Data Konkret mencakup faktur pajak PPN dan bukti pemotongan PPh yang belum dilaporkan, serta data transaksi lain yang memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakan.
Berita Terbaru
Penggunaan Media Sosial Makin Lesu, Bergeser dari Koneksi ke Pengisi Waktu
Yusuf Dikec, Atlet Viral Olimpiade, Pimpin Turki Pesta Emas di European Champions League
Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny: BNPB Berharap Tuntas Sebelum Magrib
Serangan Drone Ukraina Terbesar, Ribuan Warga Rusia Padam Listrik
Firdaus Oiwobo Tantang Hotman Paris Debat, Klaim Menang Mutlak
Eks Dirut JSKY Bantah Tuduhan Gelapkan Dana Rp 60 Miliar
Google Gemini AI: Tampilan Baru Ala Feed Visual, Tinggalkan Chatbot?
Indonesia Hajar Filipina 2-0 di Suhandinata Cup 2025
Kemenhub: Pembangunan Bandara Bali Utara `Sejalan Visi Presiden` untuk Konektivitas
Kim Jong Un Perintahkan Kapal Perang Hukum Provokasi Musuh
