Koalisi: RUU KKS Libatkan TNI, Ancam HAM dan Demokrasi
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) karena melibatkan TNI sebagai penyidik pidana siber. Mereka menilai Pasal 56 ayat (1) huruf d RUU tersebut mengancam Hak Asasi Manusia dan prinsip negara hukum. Keterlibatan militer dalam penegakan hukum pidana dianggap bertentangan dengan konstitusi dan UU TNI, serta menciderai supremasi sipil dalam demokrasi.
Berita Terbaru
Elon Musk Sesumbar: Robot Optimus Bisa Jadi Dokter Bedah
Gubernur DKI Lepas Kontingen POPNAS, Targetkan Juara Umum di Dua Ajang
BGN Nonaktifkan Kepala SPPG Bekasi, Diduga Lecehkan dan Aniaya Rekan
Faksi Palestina Bersatu Tegas: Tolak Aneksasi Israel di Tepi Barat, Penggusuran Gaza
Raffi Ahmad Berencana Kunjungi Nusakambangan, Temui Ammar Zoni?
Mentan: Produksi Beras Indonesia Melesat, Terbesar Kedua Dunia
WIFI Luncurkan Internet 100 Mbps, Hanya Rp 100 Ribu per Bulan
Borussia Moenchengladbach Dihajar Bayern 0-3, Penalti Diks Gagal!
Prabowo Panggil Kapolri: Koordinasi Kamtibmas Jelang KTT ASEAN & APEC
Radiasi 875.000 Kali Normal: Cikande Tercemar Cesium-137, Warga Terdampak
