Pakar Siber Soroti RUU KKS dan UU PDP Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dan perubahan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pakar siber Pratama Persadha menilai keduanya sebagai pilar penting regulasi siber Indonesia. RUU KKS dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan siber nasional, terutama setelah insiden ransomware 2024 yang mengganggu layanan pemerintah. Sementara itu, UU PDP yang sudah disahkan belum sepenuhnya berjalan, terbukti dari kasus kebocoran data dan belum terbentuknya Badan PDP.
Berita Terbaru
Jerman selidiki drone mata-mata di infrastruktur kritis
Chelsea dihantam kartu merah lagi, Maresca buka suara soal 'hobi' buruk timnya
Ketua Komisi II DPR: Razia Truk Pelat Aceh oleh Bobby Hal Normal
AS Terjerumus Shutdown, 750.000 Pekerja Federal Dirumahkan
Sherri Shepherd: Barbara Walters membuat saya menangis 3 tahun, tapi bantu temukan suara saya
Menaker: Pendaftaran magang UMP fresh graduate mulai 7 Oktober
Qori terkejut, mendadak ada tagihan paylater Rp 4,6 juta di TikTok
Juergen Klopp Jarang Nonton Liverpool, Ini Alasannya
DPR RI akan sahkan RUU BUMN hari ini dalam rapat paripurna
Shutdown Pemerintah AS: Kebuntuan Politik di Kongres Lumpuhkan Layanan Publik
