Menkum Tanggapi Putusan MK: Tapera Tidak Wajib, Pemerintah Siapkan RUU Perumahan
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Tapera inkonstitusional bersyarat, menyatakan program Tapera tidak lagi wajib bagi pekerja. MK memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk menata ulang regulasi tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi putusan ini, menyatakan pemerintah telah memasukkan UU Perumahan ke dalam Prolegnas 2026 dan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan sebagai antisipasi.
Berita Terbaru
Komisi Eropa: Meta & TikTok Gagal Tangani Konten Ilegal, Terancam Denda Besar
Liverpool Kalah Lagi dari Brentford: Lemparan Jauh Bikin Lini Belakang Kocar-kacir
Target Ekonomi 8% Presiden: Maskapai BUMN Harus Jadi Pionir Datangkan Devisa
Taipan Chen Zhi Didakwa AS: Dalang Penipuan Kripto 'Sembelih Babi'
Raisa dan Hamish Daud Resmi Berpisah, Ungkap Alasan di Medsos
Menkeu Purbaya Kritik Dana APBD Mengendap, Dedi Mulyadi: Aman dan Transparan
NTSB Ungkap: Kapal Selam Titan Meledak, Struktur Karbon Jadi Biang Kerok
Fajar/Fikri Lolos Final French Open 2025, Incar Gelar Juara!
Dukungan Pertamina: UMKM Makin Berdaya, Petani Sejahtera, Lapangan Kerja Terbuka
Jaksa AS Dakwa Prince Group: Ada Kamp Kerja Paksa dan Penipuan Kripto di Kamboja
