Revisi UU BUMN kembalikan status pejabat sebagai penyelenggara negara
DPR dan pemerintah sedang membahas revisi Undang-Undang BUMN yang akan mengembalikan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, membatalkan aturan sebelumnya yang menimbulkan polemik. Revisi ini juga akan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pembatasan masa jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN maksimal dua tahun, serta memperjelas fungsi BUMN setelah kehadiran Danantara.
Berita Terbaru
Komdigi targetkan registrasi SIM pakai face recognition tahun ini
Korea Open 2025: Jonatan Christie menangi laga ketat, lolos ke perempatfinal!
Bareskrim kejar "D" dalam pembobolan rekening dormant Rp204 miliar
Presiden Kolombia Gustavo Petro tuduh Donald Trump kaki tangan genosida
Tasya Farasya tak dibela suami, dibandingkan mertua jadi pemicu keretakan rumah tangga
BPK Berikan 1.000 Rekomendasi untuk Perbaikan Pengelolaan BUMN
Regulator Uni Eropa pertanyakan Apple, Google, Microsoft soal penipuan keuangan
Indomaret menang telak atas Samator, buka peluang ke final four Livoli
Bareskrim kejar sosok D terkait pembobolan rekening dormant Rp204 miliar
Trump menuntut Pangkalan Udara Bagram, Taliban menolak
Dua Kontestan Survivor 49 Dikeluarkan karena Pelanggaran Aturan Pra-Musim
Luhut: GovTech Bansos Uji Coba Face Recognition di Banyuwangi
Pakar ingatkan wartawan soal risiko data sensitif di platform AI
Federico Chiesa dicoret dari skuad Liverpool di Liga Champions
Kejagung minta Bareskrim dalami money changer kasus rekening dormant
Macron: Perang Gaza gagal isolasi Hamas; 17 tewas dalam serangan Israel
