DPR Bahas RUU Ketenagakerjaan, KSPN Usul Upah Minimum Sektoral Nasional
DPR RI dan 22 konfederasi serikat buruh memulai pembahasan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam rapat panitia kerja Komisi IX, Presiden KSPN Ristadi mengusulkan pemberlakuan upah minimum sektoral secara nasional. Usulan ini bertujuan mengatasi kesenjangan upah antar daerah yang mencolok, seperti antara Karawang dan Jogja, yang dinilai tidak adil bagi pekerja untuk menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional.
Masih Seputar ekonomi
Kemenkeu: Serapan Anggaran Infrastruktur Baru Rp142,1 Triliun atau 35,32%
Kemenkeu: Realisasi Anggaran 100 Sekolah Rakyat Capai Rp788,7 Miliar
Komisi IX DPR RI Pastikan RUU Ketenagakerjaan Akan Jadi Undang-Undang Baru, Bukan Revisi
22 Serikat Buruh Desak Hapus Ketentuan Merugikan di RUU Ketenagakerjaan
Kementerian BUMN berpotensi turun status, digabung dengan Danantara
Pemerintah targetkan jumlah BUMN sisa 200-400 perusahaan, sejalan revisi UU BUMN
Gamma Indonesia nilai penurunan tarif UE dukung industri berteknologi tinggi
Kementerian PU hentikan pembangunan IKN, dialihkan ke OIKN mulai tahun depan
Mensesneg: BUMN dirampingkan jadi 200 dari 1.000
IHSG kembali cetak rekor tertinggi sepanjang masa
