22 Serikat Buruh Desak Hapus Ketentuan Merugikan di RUU Ketenagakerjaan
Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia bertemu Komisi IX DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru. Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan buruh menuntut penghapusan ketentuan merugikan dari UU Cipta Kerja, seperti kemudahan PHK, upah murah, dan outsourcing. Mereka juga mengusulkan kenaikan upah minimum berdasarkan KHL, perlindungan pekerja platform, dan pembatasan tenaga kerja asing.
Masih Seputar ekonomi
Kementerian BUMN berpotensi turun status, digabung dengan Danantara
Pemerintah targetkan jumlah BUMN sisa 200-400 perusahaan, sejalan revisi UU BUMN
Gamma Indonesia nilai penurunan tarif UE dukung industri berteknologi tinggi
Kementerian PU hentikan pembangunan IKN, dialihkan ke OIKN mulai tahun depan
Mensesneg: BUMN dirampingkan jadi 200 dari 1.000
IHSG kembali cetak rekor tertinggi sepanjang masa
Indonesia dan Uni Eropa resmi teken kesepakatan perdagangan bebas
HKI: Efektivitas Satgas Investasi Tergantung Kemampuan Urai Hambatan Nyata
Wakil Menteri ESDM: Stok BBM SPBU Swasta Terisi Kembali Pekan Ini
KSPSI desak kepastian pesangon bagi korban PHK di perusahaan pailit
