Pemerintah tetapkan tambahan kuota BBM swasta, didukung regulasi
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operator swasta, berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero). Langkah ini diambil untuk meredam gangguan pasokan dan mengatasi kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa SPBU swasta. Pengamat energi Marwan Batubara menilai kebijakan ini tepat dan sesuai regulasi, bahkan memiliki pijakan konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, menegaskan pengendalian negara atas hajat hidup orang banyak.
Masih Seputar ekonomi
DPR dan Pemerintah Tambah Minyak Goreng dalam Bantuan Pangan 2025
Tutut Soeharto gugat Menkeu terkait larangan ke luar negeri
Mari Elka Pangestu: Demonstrasi Besar-besaran Bukan Karena Prabowo, Tapi Warisan Kebijakan Ekonomi
GoTo Peroleh Pinjaman Rp4,65 Triliun dari DBS dan UOB
BGN bagi tugas Wakil Kepala, Nanik fokus komunikasi, Sonny operasional
Badan Gizi Nasional: Program Makan Bergizi Gratis serap 600 ribu tenaga kerja
Program Makan Bergizi Gratis ciptakan 600 ribu lapangan kerja
BPJPH pastikan food tray impor program Makan Bergizi Gratis halal
OVO Finansial bantah tudingan kartel suku bunga pinjol, sebut arahan OJK
Pemerintah tak potong pajak pekerja gaji di bawah Rp10 juta, Aspirasi sambut baik
