Kejagung Ungkap Alasan JPN Tak Lagi Dampingi Gibran dalam Gugatan Rp125 Triliun
Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak lagi mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam gugatan perdata senilai Rp125 triliun. Awalnya, JPN mendampingi karena gugatan ditujukan ke Sekretariat Wapres. Namun, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut bersifat pribadi, sehingga JPN tidak memiliki legal standing. Pendampingan kini dilimpahkan kepada tim hukum pribadi Gibran.
Masih Seputar nasional
KPK Usul Larangan Rangkap Jabatan, Minta Prabowo Terbitkan Perpres
KPK panggil Dirjen PHU dan Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah terkait dugaan korupsi kuota haji
KPK periksa Dirjen Haji Hilman Latief terkait dugaan korupsi kuota haji
Kejagung telusuri aset Riza Chalid untuk pulihkan kerugian negara
Prabowo rombak Kabinet Merah Putih, singkirkan sekutu Jokowi
Sektor ritel sepi, Hippindo sebut pengeluaran sekolah jadi pemicu
TNI AD perkuat instrumen siber, tegaskan bukan untuk sipil
ISESS: Polri tak bisa reformasi internal sendiri, butuh pihak eksternal
Said Abdullah: Dana Rp 200 Triliun Himbara Harus Sasar Usaha Produktif
Kebijakan Menkeu Purbaya gelontorkan Rp200 Triliun ke Himbara tidak cacat hukum
