Pramono Anung: Aturan sirene dan strobo ilegal kewenangan pemerintah pusat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa aturan mengenai penggunaan sirene dan strobo ilegal di jalan raya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung menanggapi maraknya gerakan masyarakat yang menolak penggunaan perangkat tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Masih Seputar nasional
BI Ungkap Konsumsi Rumah Tangga Melemah di Kuartal III-2025
Prabowo lantik Ahmad Dofiri jadi Penasihat Khusus Presiden
Jalur Gratis Tol Fatmawati 2 Tunjukkan Hasil Positif Urai Macet
Polda NTT turunkan 102 personel dan K9 bantu korban banjir Nagekeo
Putri Presiden Soeharto, Tutut Soeharto, gugat Menteri Keuangan RI di PTUN Jakarta
Menkeu Purbaya pindahkan dana Rp200 triliun ke bank Himbara
Pengacara ungkap kartu nama kacab bank jadi awal target penculikan
Kejati Jabar dalami dugaan korupsi di Perumda Tirtawening
Polda Kalbar tetapkan 4 pedemo jadi tersangka, 3 di antaranya anak di bawah umur
Polda NTB *tetapkan 20 tersangka* perusakan Mapolda dan DPRD
Indonesia targetkan nomor satu dunia dalam pemanfaatan panas bumi
