KPK Kaji Rangkap Jabatan Publik, Diperkuat Putusan MK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji praktik rangkap jabatan publik guna memperkuat reformasi tata kelola dan mencegah konflik kepentingan. Kajian ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan lain. KPK menekankan bahwa benturan kepentingan sering menjadi akar kasus korupsi, sehingga pembenahan ini krusial untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Masih Seputar nasional
Pengacara Kacab BRI keberatan sangkaan polisi, desak pembunuhan berencana
Tim Advokasi Siapkan Uji Materiil UU TNI Usai Uji Formil Ditolak MK
Erick Thohir dilantik Menpora, status Ketum PSSI tunggu FIFA
Erick Thohir dilantik Menpora, nasib Ketum PSSI ditentukan FIFA
Erick Thohir dilantik Menpora, tegaskan masih Ketum PSSI
Polisi tangkap empat penyusup bawa molotov di demo Kalbar
Surat program Makan Bergizi Gratis bebankan risiko dan ganti rugi ke orang tua
Pemerintah tidak bentuk TPGF kerusuhan demonstrasi, Prabowo tegaskan keputusan
Prabowo tidak bentuk TGPF, percayakan LNHAM selidiki demo ricuh
KPK Bantah Kertas LHKPN Pembungkus Bawang Bukan Cetakan Mereka
