DPR: RUU Perampasan Aset Harus Diselaraskan Revisi KUHAP
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan komitmen DPR untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus diselaraskan dengan revisi KUHAP terlebih dahulu. Sudding menjelaskan, KUHAP adalah pilar utama hukum acara pidana yang mencegah kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, revisi KUHAP menjadi prioritas untuk menjamin due process of law dan perlindungan hak warga negara.
Masih Seputar nasional
Pramono Anung: Aturan sirene dan strobo ilegal kewenangan pemerintah pusat
Prabowo Lantik 11 Pejabat, Erick Thohir Jadi Menpora
Keluarga beberkan kondisi aktivis yang ditahan Polda Metro Jaya, akses kunjungan dipersulit
37 Siswa di Baubau Keracunan Usai Santap Menu Makan Gratis
Mengapa Penculik dan Pembunuh Kacab BRI tak Dikenakan Pasal Pembunuhan? Ini Kata Polisi
Pengacara duga pelaku pembunuh Kacab Bank BUMN pernah bobol bank ratusan miliar
Prabowo lantik sejumlah menteri baru, Erick Thohir pindah ke Menpora
Istana Ungkap Alasan Pembentukan Komite Reformasi Kepolisian oleh Prabowo
Kapolri tindak lanjuti pembentukan Komite Reformasi Kepolisian Prabowo
Istri Kepala Cabang Bank BUMN Ajukan Perlindungan ke LPSK Usai Suami Dibunuh
Prabowo Reshuffle Kabinet, Lantik Nama Baru di Istana Negara
