news.okezone.com
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyatakan rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi ke polisi tidak perlu dilanjutkan. Abdullah menilai TNI tidak memiliki legal standing untuk melaporkan warga sipil, merujuk pada UUD 1945, UU TNI, dan Putusan MK. Ia juga khawatir langkah ini dapat mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat masyarakat.
Masih Seputar nasional
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer kembali diperiksa KPK sebagai tersangka pemerasan K3
Ebenezer berpeci di KPK, bilang biar lebih keren
Golkar yakin Mukhtarudin pimpin P2MI, fokus pelatihan pekerja migran
Prabowo berencana perluas Sekolah Rakyat hingga desil 5
Peru janjikan investigasi tuntas pembunuhan diplomat Indonesia Zetro Purba
DPN bahas penataan tata kelola dan penambangan timah ilegal
DPR panggil Menteri KP soal tanggul beton Cilincing Senin 15 September
Budiman Sudjatmiko: Prabowo tindaklanjuti pembebasan aktivis demo Agustus
DPR resmi ambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset
Puan Maharani desak pemerintah segera salurkan bantuan banjir Bali, 14 tewas
KPK gali data pasti kuota haji dari Kapusdatin
