nasional.kompas.com
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris. Namun, larangan ini belum dijalankan. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Celios mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa mengenai hukum menerima gaji dari jabatan rangkap tersebut, menyoroti persoalan etis dan tanggung jawab moral pejabat negara.
Masih Seputar nasional
Banjir Bali Tewaskan 5 Orang, 6 Lainnya Hilang: Polisi Ungkap Data Terbaru!
Pencarian 4 Korban Banjir Bandang Nagekeo Hari Kedua, Hasil Nihil
Banjir Bali: Korban Tewas Bertambah Jadi 5 Orang, 6 Hilang!
Gempa M4,7 Guncang Sukabumi, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M 4,6 Guncang Sukabumi Malam Ini, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
Atap SMKN 1 Cileungsi Bogor Ambruk, 31 Guru-Siswa Terluka Parah
Pakar ISESS Peringatkan: Demo Rusuh Pintu Masuk Kelompok Teror
Kapolri dan Komnas HAM Bahas Kamtibmas Pasca Unjuk Rasa, Jamin Hak Pelaku
Prabowo Langsung Perintahkan BNPB Bergerak Cepat Tangani Banjir Bali-NTT
Banjir Bali Tewaskan 2 Orang, Wanita Hamil 2 Bulan Hanyut di Jembrana
Tragedi Banjir Bali: 9 Tewas, 2 Hilang, Ratusan KK Terdampak Parah
