news.okezone.com
Pakar hukum Henry Indraguna mengusulkan revisi Pasal 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pasal tersebut saat ini memungkinkan perampasan aset tanpa didasarkan pada penjatuhan pidana. Henry mendesak perubahan agar perampasan dilakukan melalui proses peradilan perdata dengan bukti permulaan yang sah, guna menjamin hak pembelaan dan mencegah kesewenang-wenangan.
Masih Seputar nasional
Polda Metro Jaya Terus Patroli Skala Besar Jamin Keamanan Warga Pasca Demo
Terungkap! Ini Besaran Pensiun Anggota DPR, Tembus Rp3,6 Juta per Bulan
Anggota DPR RI Kantongi Pensiun Seumur Hidup, Tembus Rp3,6 Juta!
Fraksi PAN Buka 'Lapor PAN', Dorong Masyarakat Awasi Kinerja Anggota DPR
Polda Metro Jaya Tetapkan 43 Tersangka Demo Rusuh, Penghasut Anak-anak Terungkap!
KPAI Peringatkan: Anak Makin Terseret Demo, Bahaya FOMO dan Kekerasan Mengancam
Polda Jatim Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Gedung Grahadi, Termasuk Anak di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Buru Aktor Utama Perusakan Aksi Massa, 43 Tersangka Diciduk
Mabes TNI Buka Suara: Apresiasi Tuntutan Rakyat, Siap Kembali ke Barak
Hotman Paris Tegaskan Nadiem Makarim Tak Untung Sepeser Pun di Kasus Chromebook
