tirto.id
DPR RI melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan berkoordinasi dengan Mahkamah Partai untuk memproses anggota DPR yang dinonaktifkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan ini adalah tindak lanjut penonaktifan preventif. Hak-hak keuangan anggota yang dinonaktifkan, termasuk Ahmad Sahroni dan Eko Patrio, dipastikan tidak akan dibayarkan. Penonaktifan ini menyusul gelombang protes besar-besaran menuntut pembatalan kebijakan kontroversial DPR.
Masih Seputar nasional
Kabar Duka: Ekonom & Stafsus Jokowi Arif Budimanta Meninggal Dunia
Mantan Pegawai AIPA Laras Faizati Ditangkap, Provokasi Pembakaran Mabes Polri via Medsos
KPK Sita Mercedes-Benz Ridwan Kamil Terkait Korupsi BJB, Pembayaran Belum Lunas!
Pestapora Putus Kerja Sama dengan Freeport Usai Band Mundur Dukung Palestina & West Papua
Kapuspen TNI Tegaskan TNI-Polri Solid, Bongkar Upaya Pecah Belah Lewat Hoaks
DPR Setop Tunjangan Perumahan Rp50 Juta/Bulan, Imbas Tekanan Publik
Tenggat 17+8 Tuntutan Rakyat Berakhir, DPR Putuskan 6 Hal Penting
TNI Bantah Keras Tuduhan Provokator Demo, Sebut Hoaks Sengaja Digoreng
TNI Tegas Bantah Jadi Dalang Provokator Demo Ricuh, Sebut Hoaks Menyakitkan
Polisi Tetapkan 43 Tersangka Kerusuhan Demo, Termasuk Penghasut Anak-anak
Rp4,7 Triliun! Pembangunan Sport Center Lampung Dipastikan Lanjut, Siap Jadi Pusat Olahraga Megah Sumatera
