www.tempo.co
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, berlaku mulai 28 Agustus 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kementeriannya akan melakukan penyesuaian sesuai keputusan tersebut. Larangan ini berdampak pada sekitar 30 wakil menteri di Kabinet Merah Putih, dengan pemerintah diberi waktu maksimal 2 tahun untuk implementasi.
Masih Seputar ekonomi
Hutama Karya: Tol Betung-Jambi Seksi 4 Siap Beroperasi, Pangkas Waktu Tempuh Drastis
Pemerintah Libatkan OMS dan Akademisi, Rancang Perpres Baru Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Apindo Peringatkan: Kenaikan Cukai 2026 Ancam PHK Massal di Sektor Padat Karya!
Harga Beras Premium & Medium Melonjak, Bapanas: Lampaui HET di Seluruh Zona
Kemendag Rilis Aturan Impor Baru, Deregulasi Era Prabowo Dimulai
KSPI Desak Pemerintah, PHK Gudang Garam Ancam Ratusan Ribu Buruh
Tol Betung-Jambi Seksi 4 Raih Bintang 5, Pangkas Waktu Tempuh Jadi 2 Jam!
BPS Bongkar Rahasia Dapur Susenas, Jawab Keraguan Data Kemiskinan
OJK Peringatkan! Penipuan Digital Berbasis AI Ancam Kuras Rekening, Waspada Investasi Palsu
Viral! PHK Massal Gudang Garam, Bos Susilo Wonowidjojo Punya Harta Rp47 T
Sri Mulyani Rombak Total Struktur KSSK, Efektif 4 September 2025
