ekonomi.bisnis.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi rencana Kementerian Keuangan mengubah skema bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) 21 menjadi berbasis domisili karyawan. Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, meminta Kemenkeu melibatkan pemerintah daerah dalam kajian ulang ini. DKI Jakarta menyatakan belum ada ajakan diskusi, namun siap jika diajak. Kebijakan desentralisasi fiskal ini sepenuhnya kewenangan pusat, dan daerah akan mengikuti.
Masih Seputar ekonomi
Kemenhub Dapat Tambahan Rp 2,74 Triliun, Anggaran 2025 Resmi Disahkan DPR
Celios Desak Prabowo Lindungi Sri Mulyani Setara Wapres Usai Rumah Dijarah
Rosan: Indonesia Butuh Rp13.032 T Investasi, Kejar Target Ekonomi 8% di 2029
Daya Beli Kelas Menengah Indonesia Anjlok, Ekonom Desak Pemerintah Bertindak!
Harga Beras, Cabai, Bawang Anjlok Drastis, Daging Sapi Justru Naik
OJK Ungkap Utang Pinjol RI Meledak Rp 84,66 T per Juli 2025, Naik 22% YoY
Riza Chalid Tersangka TPPU Tata Kelola Minyak Pertamina, Gurita Bisnisnya Terkuak
Anggaran KKP Melejit Rp 13 Triliun, Menteri Trenggono Ungkap Prioritas 2026
Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 18 Juta, Catat Rekor Baru!
Prabowo Dorong Investasi Giant Sea Wall, China Jadi Target Utama
OJK Tolak Izin Usaha PT Bursa Kripto Indonesia, Aktivitas Dilarang Total!
