Skema PPh 21 Kemenkeu Ancam Diskriminasi Pekerja, Pengamat Desak Pembatalan
Kementerian Keuangan berencana mengubah skema dana bagi hasil PPh 21 berdasarkan domisili karyawan. Pengamat pajak dari CITA, Fajry Akbar, menilai kebijakan ini tidak tepat karena berpotensi menciptakan diskriminasi dalam lapangan kerja dan ketidaksesuaian antara kebutuhan fasilitas umum dengan penyediaannya. Ia menyarankan dana bagi hasil tetap diberikan kepada daerah lokasi tempat kerja.
Berita Terbaru
Elon Musk Sesumbar: Robot Optimus Bisa Jadi Dokter Bedah
Gubernur DKI Lepas Kontingen POPNAS, Targetkan Juara Umum di Dua Ajang
BGN Nonaktifkan Kepala SPPG Bekasi, Diduga Lecehkan dan Aniaya Rekan
Faksi Palestina Bersatu Tegas: Tolak Aneksasi Israel di Tepi Barat, Penggusuran Gaza
Raffi Ahmad Berencana Kunjungi Nusakambangan, Temui Ammar Zoni?
Mentan: Produksi Beras Indonesia Melesat, Terbesar Kedua Dunia
WIFI Luncurkan Internet 100 Mbps, Hanya Rp 100 Ribu per Bulan
Borussia Moenchengladbach Dihajar Bayern 0-3, Penalti Diks Gagal!
Prabowo Panggil Kapolri: Koordinasi Kamtibmas Jelang KTT ASEAN & APEC
Radiasi 875.000 Kali Normal: Cikande Tercemar Cesium-137, Warga Terdampak
