news.republika.co.id
Ombudsman RI menemukan dugaan malaadministrasi serius dalam penanganan aksi massa yang memprotes kenaikan tunjangan DPR RI. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan kekerasan aparat dan melindungi hak konstitusional warga. Ombudsman juga meminta DPR membuka transparan fasilitas keuangan anggotanya, menyusul adanya korban luka dan meninggal dunia akibat tindakan represif.
Masih Seputar nasional
Ketua Banggar DPR Said Abdullah Desak Setop Tunjangan Perumahan Anggota, Soroti Penderitaan Rakyat
Panglima Kodam Jaya Bongkar Identitas Massa Demo Jakarta: Pelajar STM/SMA Dominasi Aksi Anarkis
Kapolda Metro Jaya Ungkap Pelaku Perusakan Jakarta Terdeteksi, 1.240 Orang Ditangkap
Terungkap! 7 Anggota Brimob Aktif Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan, 2 Terancam Dipecat Polri
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK, Terseret Korupsi Kuota Haji
Wakapolri Kerahkan TNI-Polri Patroli Skala Besar Nasional, Ultimatum Perusuh!
Prabowo Ultimatum Kapolri Listyo Sigit: Tindak Tegas Demonstran Anarkis!
Polisi Akhirnya Buka Suara soal Penjarahan Rumah Sri Mulyani & Ahmad Sahroni
Kompolnas Tepis Isu Rekayasa: 7 Anggota Brimob Pelindas Ojol Asli!
2 Anggota Brimob Pelindas Ojol Affan Terancam Dipecat, Sidang Etik Digelar September 2025
Mabes Polri Buru Penjarah Rumah Sri Mulyani & Anggota DPR Saat Demo Anarkis
